Dalang dan “Kaisar Boneka”

(Oleh: Eliot Otmudy)

Saya pernah beberapa kali menonton pertunjukan wayang orang -orangan (Boneka) yang dimainkan (Alm) Wizar, salah satu sahabat baik-ku di Kota Ambon, ketika kami berdua masih berprofesi sebagai ‘freelance tourist guide’ yang tergabung dalam salah satu organisasi profesi di Provinsi Maluku.

Wizar selalu tampil energik menjadi dalang dalam lakon sandiwara boneka yang dia namakan “Wayang Talamburan”.

Pertunjukan yang ditampilkan terlihat menarik, sebab lakon cerita boneka lelaki berdarah Sumatera itu, selalu menghibur, lantaran selain isi narasi dikemas lucu namun mampu mengorek realitas kehidupan sosial masyarakat di daerah julukan raja-raja ini. Bahkan ada cerita segar di ingatanku ketika disuguhi kisah dramaturgi mengangkat sisi pluralitas kehidupan warga beberapa suku di tanah air yang mendiami Kota Ambon saling berinteraksi menggunakan dialek khas daerah mereka, dan dipadukan aksen bahasa seorang bule asing ketika bertemu.
Singkat cerita, kisah ini mengangkat komunikasi massa kurang ‘nyambung’, dimana orang Ambon bilang “Bicara takaruang” yang penting asbun alias asal bunyi. Cerita ini terlihat konyol namun penuh makna.

Kisah tersebut hanya intermeso, namun sebenarnya memberi signal ‘komunikasi’ dan ‘interaksi’ begitu penting diterapkan di ranah sosial/organisasi kemasyarakatan.

Dalam konteks ini penulis merasa tertarik mengangkat kata ‘Dalang’ dan ‘Boneka’ sebagai bahan sorot balik oknum pimpinan organisasi profesi tertentu di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dimana sesuai catatan penulis oknum ini hanya dijadikan objek pelengkap penderita meng-handle wadah yang punya nama besar itu.

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) definisi kata Dalang (Noun/kata benda) 1). Berarti orang yang memainkan wayang (Boneka): — wayang kulit; — wayang golek; (Kata intransitif/ki), 2). Artinya orang yang mengatur (Merencanakan, memimpin) suatu gerakan dengan sembunyi-sembunyi.

Sehingga boleh dibilang dalang merupakan orang pandai strategi “Sembunyi muka” tetapi
sebenarnya punya peran aktif tanpa tersorot.

Di lain pihak, boneka yang menjadi benda mati selalu ditonjolkan, dan dipersonifikasikan seolah-olah menjadi benda hidup dan mampu mengatur segalanya. Padahal sesungguhnya boneka ini merupakan objek tak berguna dan menjadi mainan dalang, sekalipun boneka bergelar kaisar atau pimpinan besar.

Itulah kehebatan dalang. Dia pandai main strategi “Sembunyi muka” tapi mampu mempengaruhi lakon sandiwara boneka.

Jika kita menyimak sejumlah fakta sejarah dunia, ada beberapa kaisar dijadikan boneka dalam sistim pemerintahan emperor. Ada juga “Kaisar” di-boneka-kan dalam sistim kepemimpinan suatu organisasi tertentu yang pernah viral jadi bahan spekulasi publik di tanah air belum lama ini. Ironisnya “Kaisar atau pemimpin boneka” yang dimaksudkan penulis di sini hanya punya jabatan tapi tak punya kuasa. Bahkan dinilai tak mampu berbuat banyak sebab “disetel” dalang di balik layar yang menjadi otak penggerak (Atau bisa juga oknum pimpinan boneka ini tak punya pengetahuan leadership namun dipaksa menjadi pemimpin !?).

Pimpinan boneka semacam ini hanya ‘diatur’ menentukan arah kebijakan organisasi sesuai keinginan dalang. Padahal, perihal itu sama sekali bertolak belakang dengan sejumlah teori leadership yang banyak digaungkan para ahli di bidangnya. Sebab mereka tahu buntutnya mengancam keretakan organisasi bila mengedepankan sistim kepemimpinan boneka. Mengingat pemimpin ini kerap kali tak objektif menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Ia juga dinilai tak mampu memperhatikan kepentingan organisasi secara paripurna, sebaliknya hanya mampu menyerap kepentingan subjektif “pesanan” dalang tanpa berpatokan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi sebagai landasan pijak. Ini dinilai melanggar etika berorganisasi. Sebab arah wadah itu disetel ‘semau gue’ demi memenuhi ambisi monopoli kepentingan pribadi dalang dan kroni tertentu yang nota bene jauh dari tujuan organisasi sebenarnya.

Berkaca dari fakta penempatan pemimpin filial organisasi profesi ternama itu, terkesan seperti dalam lakon wayang orang-orangan. Bagaimana tidak, oknum pemimpin organisasi dengan posisi penting ibarat “Kaisar boneka !” Hanya mampu ‘pasang gaya’ dan omong besar tetapi tak mampu berbuat banyak menggerakkan roda/ manajemen organisasi.
Mungkin figur pemimpin ini hanya sekedar diplot dan disahkan dalam surat keputusan pengangkatan sebagai pimpinan organisasi tanpa mengidentifikasi perihal apa yang dibuat demi pengembangan organisasi (?).

Pemimpin ini bahkan menjauh dari tanggung jawab, karena nyaris tak berkecimpung bersama anggota di wilayah yang dipercayakan kepadanya.

Oleh karena itu, pemimpin ini dinilai sebagian anggotanya hanya dijadikan objek “Pelengkap penderita” dan hanya bikin pusing kepala. Padahal sejatinya, bila dipercayakan menjadi pemimpin harusnya dituntut punya skill mumpuni menggerakkan roda/manejemen organisasi, memiliki integritas, bertanggung jawab terhadap fungsi dan tugas pokok yang diembankan di pundaknya, serta mampu mencari solusi terhadap berbagai persolan. Sehingga tujuan organisasi bisa berdampak positif bagi semua pihak, terutama bagi tujuan internal organisasi. Bukan sebaliknya seakan-akan membawa pertentangan dan mengancam pecah kongsi internal organisasi sebagaimana penulis maksudkan di sini menjadi mata, telinga dan mulut publik bersuara. Jadi keberadaan pemimpin tersebut “Useless !”.

Jika kita cermati, terminologi kepemimpinan menurut para ahli yang penulis kutip dari berbagai sumber, salah satunya menurut Young.
Pakar ini mendefinisikan
kepemimpinan adalah suatu bentuk dominasi atas dasar kemampuan individu yang mampu mengajak dan mendorong orang lain melakukan sesuatu berdasarkan penerimaan dari kelompok, dan mempunyai suatu keahlian khusus yang tepat dalam situasi tertentu.
Senada dengan itu –
menurut Tead, Terry, Hoyt mengatakan,
kepemimpinan merupakan seni mempengaruhi orang lain supaya mau bekerja sama berdasar atas kemampuan orang tersebut memberikan bimbingan dan arahan guna mencapai tujuan yang diinginkan kelompok.

Dalam konteks yang dimaksudkan para pakar tersebut, dapat disimpulkan, menjadi pemimpin bukanlah menjadi objek atau “Jongos orang lain”. Atau, katakanlah bukan menjadi pemimpin boneka yang mau diatur dalang di balik layar. Tetapi menjadi seorang pemimpin dituntut betul-betul profesional dan bertanggungjawab menahkodai organisasi sebagaimana yang diharapkan bersama. Juga perlu kedepankan pendekatan dan merangkul seluruh anggota organisasi duduk bersama membahas dan mencari solusi berbagai persoalan untuk menghindari pecah kongsi keutuhan organisasi. (Bdk. Teori Dramaturgi Erving Goffman dalam bukunya: “The Presentation of Self in Everyday Life”. Sebuah teori sosiologi mendeskripsikan interaksi sosial dalam masyarakat seperti drama panggung).

Sebaliknya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Bo·ne·ka /bonéka (noun) – 1). tiruan anak untuk permainan; anak-anakan; 2). (Kata intransitif) Orang (Negara dan sebagainya) yang hanya menjadi mainan orang (Negara dan sebagainya).

Dalam konteks ini, dapat dikatakan, kata boneka merujuk pada kata benda mati yang tak bisa berbuat apa-apa bila tak digerakkan benda hidup atau lainnya. Jadi dalam konteks ini penulis menilai, pemimpin boneka pada dasarnya individu tertentu (Tak punya kemampuan) yang kemudian di-boneka-kan (Dijadikan objek mainan) oknum tertentu di balik layar.

Sebenarnya, berkaca dari teori para pakar tersebut, dapat dipahami bahwa seorang pimpinan harus piawai me-lead-ing/ mengendalikan organisasi, bukan sebaliknya jadi sosok tak berguna dan tak tahu tugas pokok dan fungsinya, namun mampu dituntut membangun komunikasi yang baik dengan seluruh anggotanya. Sehingga sosok pemimpin ini bisa menjadi subjek yang mampu menjalankan gerbong organisasi.
Kepiawaian seorang pemimpin juga terlihat mampu ketika merangkul seluruh anggota wadah tersebut memaknai tupoksi masing-masing sesuai job deskripsi yang ada, sehingga organisasi berjalan dengan baik.

Menurut catatan penulis, selama menjabat pemimpin, terlihat pemimpin ini terkesan melakukan pencitraan diri dan gagah-gagahan di depan ‘orang penting’ dan publik, sayangnya tujuan organisasi tak ada di dalam isi kepalanya lantaran diduga hanya mau mencari sensasi atau ambisi diri demi kepentingan terselubung si dalang dan kroni tertentu.

Dengan begitu, kerendahan hati dan sifat melayani sangat diutamakan. Sebaliknya jangan suka diatur oknum di balik layar. Mampu membangun komunikasi dan interaksi positif di internal komunitas organisasi sehingga kedangkalan otak bisa terbuka lebar soal manfaat dan tujuan organisasi yang sebenarnya. (****)