Pembangunan Mal Pelayanan Publik Kota Ambon Diharapkan Jadi Terobosan Layanan Terintegrasi dan Bebas Pungli
Ambon, MMN– Pemerintah Kota Ambon terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bagian dari 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon.
MPP ini dirancang untuk menjadi pusat layanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi, bebas pungli, dan transparan. Dalam kunjungan peninjauan progres pembangunan MPP yang berlokasi di Amplas, Pemkot Ambon menyampaikan bahwa proyek ini akan menghadirkan transformasi besar dalam sistem birokrasi pelayanan publik.
“Mal Pelayanan Publik ini akan menjamin akses layanan yang mudah, cepat, dan bebas dari praktik pungutan liar. Semua layanan, termasuk instansi vertikal seperti imigrasi, hukum, keagamaan, dan lainnya, akan terpusat di satu gedung,” ungkap Walikota Ambon, Bodewin Wattimena saat berkunjung ke Lokasi Mal Pelayanan Publik, Kamis 15 Mei 2025.
Pembangunan MPP diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga memberi manfaat ekonomi langsung bagi kawasan Amplas. Diperkirakan akan ada 50–150 pengunjung per hari, yang secara tidak langsung juga akan berdampak positif bagi pelaku usaha di sekitarnya.
Selain itu, MPP menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban moral dan politik Pemkot Ambon kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam janji kampanye kepala daerah.
Pihak pengelola Amplas menyatakan bahwa target penyelesaian pembangunan adalah Desember 2025, dan peresmian direncanakan pada akhir Desember atau awal Januari 2026. Selagi menunggu penyelesaian fisik, Pemerintah Kota Ambon akan memproses pelelangan untuk kelengkapan sarana dan prasarana pendukung.
Pemkot menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan dan pengelolaan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, menghindari kesalahan prosedur, serta menjamin legalitas dan akuntabilitas kebijakan publik. (ES)O