Maluku Masih Termasuk Provinsi Miskin Ekstrim di Tanah Air
MediatorMalukuNews.com_ Maluku masih termasuk salah satu provinsi di tanah air berkategori miskin ekstrim.
Perihal ini diakui dalam kegiatan Coffee Morning di The View Cafe, Karang panjang- Ambon oleh beberapa narasumber dalam topik perbincangan bertemakan: “Refleksi Pembangunan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku 2024” yang disponsori pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku.
Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan bersama puluhan awak media massa itu, antara lain, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Maluku, Suryadi Sabirin, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku, Rawindra Ardiansyah, Pakar Ekonomi & Bisnis Universitas Pattimura – Ambon, Prof. Teddy C. Leasiwal serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, Ny. M. Pattiwaelapia.
Acara yang dipandu Christiane Sipahelut itu, berlangsung alot hingga usai membahas sejumlah perihal tetang tema pokok tersebut.
Dalam pembicaraan narasumber, diakui Maluku masuk peringkat keempat sebagai salah satu wilayah provinsi termiskin di Indonesia. Sedangkan berdasarkan data kemiskinan ekstrim, provinsi julukan seribu pulau ini menempati posisi kelima terbawah se- tanah air. Dimana diketahui dari 11 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Maluku terdapat tiga kabupaten terbilang dalam kondisi tersebut, yakni Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar.
Kepala BPS Maluku, Ny. M. Pattiwaellapia mengatakan, kemiskinan ekstrim dapat dikatakan tiap orang mempunyai pendapatan di bawah US$ 1,9 per kapita per hari. Atau kalau disetarakan nilai rupiahnya sekitar Rp.11.924 per orang per hari. Sehingga jika dijumlahkan secara kasar per bulan tiap orang berpenghasilan Rp 362.692. Sehingga bila pendapatan bersangkutan sudah di bawah standar nominal itu, maka seseorang dapat dikatakan miskin ekstrim.
Akan tetapi faktor kemiskinan ekstrim tersebut dinamis. Sebab siapapun dalam kondisi itu bila mendapat bantuan dari pemerintahan atau dari pihak lainnya, maka ekonomi bersangkutan akan bangkit. Namun, kondisi bersangkutan bisa terpuruk lagi bila tak memiliki usaha produktif atau pemasukkan rutin lainnya.
Hal senada disampaikan Pakar Ekonomi & Bisnis Universitas Pattimura
Prof.Teddy C. Leasiwal.
Dia katakan, kemiskinan ekstrim dari perspektif Bank Dunia menggunakan ukuran standar pengeluaran seseorang dari sisi konsumtif.
Kemiskinan ekstrim pada dasarnya, kata dia adalah kondisi seseorang tak mampu mencukupi standar kebutuhan dasar hidup rutinitas, seperti kebutuhan pokok, akses kesehatan dan pendapatan tak terpenuhi dengan baik. Sehingga perihal tersebut menyebabkan timbul faktor kemiskinan ekstrim.
Olehnya, persoalan ini bisa diatasi bilamana ada intervensi pemerintah dan pihak lainnya.
Contohnya disediakan infrastruktur atau pun juga akses pendidikan, sarana kesehatan memadai, pemberian asupan makanan gratis bergizi; terutama untuk keluarga -keluarga tingkat ekonomi lemah atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.
“Bila ada intervensi pemerintah menyangkut itu maka ada akses orang untuk bekerja, untuk kesehatan, dan dapat makan dengan baik, tentu kemiskinan ekstrim akan berkurang,” tandas pakar ini.
Di lain pihak, Plh. Sekda mengaku, pertumbuhan ekonomi Maluku menunjukkan trend positif hingga triwulan ketiga tahun 2024 atau naik 6 persen.
Dikatakan, total investasi yang masuk capai Rp.2,8 triliun. Ini tentunya melampaui target Rp2,4 triliun.
Kendati menunjukkan capaian positif, namun total APBD Maluku senilai Rp.3 triliun, itu dianggap masih belum mencukup kebutuhan daerah, sebab
anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Maluku menjadi kendala pembangunan. Lantaran Daria total Rp 3 triliun sekitar 50 persen anggaran dipakai membayar belanja/gaji serta tunjangan pegawai, 20 persen APBD juga dipakai membiayai sektor pendidikan, dan
10 pesen lagi untuk biaya sektor kesehatan. Sementara sisanya dipakai belanja pembangunan.
Sehingga ini dinilai masih terbatas. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong para investor masuk di daerah ini untuk menanamkan modal agar mendapatkan pemasukan bagi daerah .
Selain itu, pemerintah daerah juga akan membangun infrastruktur untuk kepentingan publik, baik untuk darat, laut dan udara juga menjadi prioritas untuk mendukung kelancaran perhubungan di wilayah kepulauan ini. Dan hal terpenting lainnya yaitu pemerintah daerah fokus juga pada peningkatan di bidang sumber daya manusia dan ketahanan pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. (****)