Jalan Milik Pemprov Maluku di Pulau Babar MBD Buruk, Diprediksi Penyaluran MBG ke Dusun Iwliar Terancam
MediatorMaluNews.com _ Jalan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku di Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) kondisinya saat ini dinilai buruk oleh sejumlah pihak. Persoalannya, kerusakan jalan yang menjadi infrastruktur publik penting di pulau terluar itu, sudah sekian lama belum juga diperbaiki, terutama di beberapa ruas jalan yang menghubungkan sejumlah wilayah desa dan dusun sekitar. Contoh kongkrit terjadi di sepanjang ruas jalan menuju Dusun Iwliar, Desa Nakramto, Kecamatan Babar Timur.
Di wilayah ini, kondisi jalan terlihat memprihatikan bila warga melintas menuju pusat ibukota kecamatan atau sebaliknya ke desa-desa sekitar yang menghubungkan wilayah Kecamatan Pulau Babar Barat dan sekitarnya. Pasalnya, ada ruas jalan berlubang-lubang, lapisan aspal menipis, rerumputan liar tumbuh menutupi sebagian ruas badan jalan. Sehingga sulit dilewati dengan kendaraan bermotor. Untuk itu, sejumlah pihak menilai adanya fenomena kerusakan jalan ini bakal berdampak buruk bagi arus mobilisasi kebutuhan masyarakat, satu diantaranya soal pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke Dusun iwliar yang menjadi program andalan Pemerintah Pusat (Pempus) untuk meningkatkan gizi anak sekolah saat ini bisa terancam berjalan dengan mulus.
Hal tersebut disampaikan Kepala Desa (Kades) Nakramto Thomas JD. Dewis baru-baru ini (21/7/2025) kepada wartawan mediatormalukunews.com di kediamannya.
Menurut Kades yang akrab disapa Jon Dewis, diperkirakan jika pendistribusian MBG ke Dusun Iwliar, dinilai itu hanya bisa terdistribusi dengan baik bila terjadi musim kemarau karena rusak jalan mengeras dan mudah dilalui. Akan tetapi bila musim penghujan tiba, MBG diprediksi belum tentu tersalur dengan baik di dusun yang dia pimpin ini. Sebab, ruas jalan terkepung kubangan lumpur, genangan air dan terhalang rerumputan liar yang menutupi badan jalan.
Dia beralasan bahwa, semua ini akibat ruas jalan milik Pemprov Maluku yang terakses ke dusun Iwliar mengalami kerusakan di sejumlah ruas jalan, mulai dari wilayah Kecamatan Pulau Babar Barat hingga wilayah Kecamatan Pulau Babar Timur.
Dia meragukan, program unggulan Presiden Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka bisa berjalan maksimal di wilayah tersebut jika infrastruktur publik pendukung sama sekali tak memadai.
Dikatakan, walaupun Dusun Iwliar yang merupakan bagian wilayah administratif dari Desa Nakramto yang jumlah penduduknya hanya 305 jiwa atau terdiri dari 68 Kepala Keluarga (KK), tetapi anak – anak usia sekolah di dusun ini pun berhak diperlakukan layak dan memiliki hak yang sama seperti anak-anak sekolah lainnya yang ada di seluruh tanah air.
Kades Nakramto ini berharap, Hendrik Lewerisa selaku Gubernur Maluku pilihan rakyat dapat menyikapi persoalan ini secara bijaksana dan dengan hati yang suka melayani masyarakat kecil, khususnya menyikapi keberadaan anak-anak generasi penerus bangsa yang tinggal di pulau T3 (Tertinggal, terjauh dan terbelakang). Sehingga bila berkenan, tahun 2026 mendatang
infrastruktur publik berupa ruas jalan menuju wilayah tersebut mendapat prioritas perbaikan, sehingga mobilitas lalu lalang perkonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik termasuk berbagai program unggulan Pemerintah Pusat seperti program MBG.
Kades ini sangat mengharapkan bila akses jalan tersebut diperhatikan Pemerintah Provinsi Maluku, maka dimintakan supaya ruas jalan dibangun mulai dari Desa Yaltubung, Kecamatan Babar Barat menuju Dusun Iwliar, Desa Nakramto. Itu jaraknya hanya sekitar satu kilometer. Dan sisanya empat kilometer menuju Desa Nakramto. Mengingat ruas jalan itu rusak parah.
“Mungkin jalan itu sekitar satu kilo meter saja. Selanjutnya, dari Dusun Iwliar ke Desa Nakramto ada empat kilometer di lokasi yang sering disebut ‘tanah merah’ ke Desa Nakramto. Jadi total jaraknya sekitar 5 kilometer. Itu baru menjawab kebutuhan masyarakat.
Tetapi kalau titik nol dibangun dari Pelabuhan Tepa (Pusat Kota Kecamatan) yang jaraknya puluhan kilometer, itu sama saja dengan menghambur- hamburkan rupiah untuk keuntungan kontraktor, sebaliknya kondisi tersebut tak menjawab kebutuhan penting masyarakat kecil termasuk anak-anak generasi penerus bangsa, baik di Babar Timur maupun di Babar Barat,” tandas Kades.
Beberapa pengguna jalan atau infrastruktur publik ini juga meminta perihal yang sama agar pihak Pemerintah Provinsi Maluku dibawah pimpinan Gubernur Hendrik Lewerisa jika membuat kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, terlebih dahulu harus menerjunkan tim survey lansung ke titik yang menjadi krusial di musim hujan.
“Kami minta kalau jalan ke wilayah kami diperbaiki tolong supaya survey lapangan untuk lihat kondisi jalan yang rusak itu,” pinta wara pengguna jalan yang enggan mengekspos namanya di publik. (Eki)