Sikapi Penurunan Ekonomi di Kabupaten SBB, Analisis Sampaikan Solusi Buka Lapangan Kerja & Intervensi Pemda

MediatorMalukuNews.com_ Analis Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Perindagnaker) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Ibrahim Kaliky menyatakan pendapatan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten SBB mengalami penurunan akibat aktifitas jual beli di pasar rakyat mengalami penurunan sangat signifikan, bahkan perputaran perekonomian di kabupaten ini ikut melemah.

Kaliky yang ditemui di Kantornya Dinas Perindagnaker SBB, jalan Trans Seram, Piru, ibukota Kabupaten SBB, baru -baru ini (3/11/2026) mengungkapkan, pendapatan atau omset pedagang berpengaruh terhadap retribusi pelayanan pasar rakyat kota Piru, karena kondisi ekonomi menurun berdampak pada pembayaran retribusi mengalami penundaan bulan sampai tahunan.

Sementara untuk pedagang los dan pelataran di pasar atau yang biasa disebut “kaki lima” yang biasanya ditagih Rp 1000 perhari itu rutin membayar tergantung mereka berjualan atau tidak tapi jumlahnya tidak ramai seperti dulu karena kondisi sepi dan pasar sudah terbagi.

Untuk penagihan dilakukan di dua pasar, yaitu pasar Rakyat kota Piru dan Pasar Ikan di Pelabuhan Piru Tetapi untuk pasar ikan di Pelabuhan Piru dilakukan di bagian penjual ikan saja lantaran yang sebagian itu di tagih oleh oknum yang mengaku pemilik lahan.

Untuk penagihan retribusi, Kaliky mengatakan, tergantung berapa luasnya kios tersebut, yakni kios 3×3 dan 2×3 kalau 3×3 kontrak atau sewa pertahun Rp. 600 ribu dan perbulannya Rp.90 ribu, kalau 3×2 pertahun Rp.500 ribu dan perbulan Rp.60 ribu untuk di pelataran, los (kaki lima) itu Rp.seribu satu hari per meja.

Menurut Kaliky, dengan kondisi perekonomian yang terjadi saat ini, kunjungan para penambang dari negeri Luhu dan Iha itu sangat berpengaruh terhadap aktifitas perdagangan di pasar rakyat Piru dan membuat pedagang tersenyum melihat kondisi tersebut. Karena tidak ada tawar menawar pada saat para penambang itu melakukan pembelian

Untuk solusi dari kondisi perekonomian ini, Kaliky menyatakan, harus ada upaya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) harus melakukan intervensi untuk mendongkrak ekonomi agar perkembangan dan kesejahteraan akan terlihat.(Nicko Kastanja)