DPRD Tanimbar Surati Kemendagri RI soal Penanganan Tanggap Darurat Laka-Laut

MediatorMalukuNews.com – Pihak DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Komisi B legislatif setempat menyurati pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal mengatasi penanganan tanggap darurat kecelakaan laut atau laka laut di wilayah kepulauan terluar yang berbatasan dengan negara kanguru itu.

Hal ini menyikapi sejumlah insiden Laka-Laut di perairan Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa akibat cuaca ekstrim yang ditandai turunnya hujan lebat dengan kecepatan angin di atas rata-rata disertai gelombang laut tinggi di wilayah tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Kepulauan Tanimbar Apolonia Laratmase mengungkapkan keprihatinannya menyikapi laka laut yang kerap terjadi di kepulauan Tanimbar.

Ini dia ungkapkan di ruang balai rakyat Tanimbar itu, baru -baru ini (20/03/24).

Menurut wakil rakyat ini, Laka-Laut bukan hanya terjadi di perairan Desa Wowonda tetapi di beberapa wilayah kepulauan tersebut, dimana perairan laut di sana dikategori perlu disikapi dengan tanggap darurat.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah l Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk selanjutnya dilakukan penanganan tanggap darurat karena memang untuk penanganan tanggap darurat itu, anggarannya berada pada Pemerintah Daerah dan tentunya yang akan mengambil langkah itu adalah Pemerintah Daerah.

“ Tanggap darurat ini apalagi yang jangkauannya memang harus lewat laut, kita masih sangat kesulitan dan memang kemarin kami sudah beberapa kali menyampaikan di tahun-tahun sebelumnya, kita minta untuk bencana alam itu harus punya peralatan yang lebih untuk tanggap di laut,” ujarnya.

Dia menjelaskan pihak DPRD telah bersepakat untuk meminta bagaimana tanggapan dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan telah bersurat namun hingga kini belum ada jawaban dari pihak Kemendagri.

Akibat dari belum ada jawaban itu, sementara saat ini adanya bencana tanggap darurat kemudian kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dihindari tentunya Pemda perlu berinisiatif untuk bagaimana mencari solusi terhadap APBD agar dapat segera ditetapkan. Karena ini merupakan instrumen dari semua persoalan.

“ Memang kemarin kalau tidak salah ada satu unit speedboat tapi sudah rusak, itu bantuan dari Pemerintah Pusat, olehnya itu Pemda sendiri juga harus menyediakan fasilitas-fasilitas tanggap darurat lebih khusus di laut dan saya berharap teman-teman media ini juga bisa selalu berkomunikasi dengan kami untuk membantu bagaimana kita bersinergi,” tutupnya. (Jk)