Diduga Terlambat Cair Anggaran, Kontingen Malra Terancam Tak Ikut Pesparawi XI Maluku
MediatorMalukuNews.com – Kontingen Pesparawi Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) kini menghadapi ancaman serius tak mengikuti lomba Pentas Paduan Suara Gerejawi tingkat Provinsi Maluku di Ambon, pusat ibukota provinsi julukan tanah raja-raja, dimana pembukaannya dijadwalkan tanggal 17 Februari 2025.
Informasi yang diperoleh, penyebab atau masalah utamanya ialah, anggaran yang sudah disahkan dalam APBD 2025 senilai Rp. 800 juta untuk kegiatan kerohanian ini, belum juga mampu dicairkan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malra. Padahal, peserta lomba seharusnya sudah tiba di Ambon tanggal 12 Februari, dan anggaran untuk Pesparawi yang tercantum dalam APBD 2024 sebesar Rp.1, 3 miliar, tepatnya Rp.1.370.000.000,- sudah cair tanpa masalah.
Ketidakjelasan ini menambah ketegangan di kalangan panitia dan peserta yang kini menghadapi dilema besar akibat tertundanya pencairan anggaran yang seharusnya sudah diproses jauh hari sebelumnya. Ironisnya, meskipun dana dari APBD 2024 sudah lancar, dana untuk kegiatan Pesparawi tahun 2025 yang sudah disahkan malah terhenti.
Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Malra belum bisa berangkat ke Ambon karena dana yang tak kunjung cair, semakin membuat frustrasi.
Hingga kini, mereka hanya bisa menunggu keputusan yang tak pasti dari pihak Pemda Malra.
“Ini bukan hanya soal dana, ini soal integritas Pemerintah Daerah. Kami sudah menyiapkan diri untuk acara ini, tapi sampai sekarang, Pemerintah Daerah seperti tidak serius mendukung kami. Jika ini berlarut-larut, kami bisa dipermalukan di depan banyak orang,” ujar Ketua LPPD Kabupaten Malra, Daud Putnarubun.
Kontingen lain dari sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku sudah hadir di Ambon, sebagai kota penyelenggara kegiatan Pesparawi Maluku, sementara itu, Kabupaten Malra yang selama ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi keagamaan, malah terancam tak bisa menunjukkan eksistensinya dalam even besar ini. Apakah ini hanya masalah administratif yang dapat diselesaikan dalam hitungan hari, ataukah ada hal lain yang perlu dipertanyakan?
Kekecewaan semakin mendalam ketika acara Pesparawi yang akan dibuka pada 17 Februari nanti oleh Penjabat (Pj) Gubernur Maluku dan Ketua Sinode Maluku, dihadapkan pada kenyataan bahwa satu-satunya kontingen dari Kabupaten Malra mungkin tidak bisa hadir. Ini jelas akan mencoreng nama baik daerah di tingkat provinsi bahkan nasional.
Pemerintah daerah, terutama Pj. Bupati Malra, Samuel Huwae, dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Malra, Ny. Nutjana Junus seharusnya tidak boleh berdiam diri.
Mereka harus segera menyelesaikan masalah ini dengan memberi penjelasan yang transparan serta mencari solusi konkrit.
Tindakan cepat sangat diperlukan memastikan agar kontingen Pesparawi Malra bisa berkompetisi dan menjaga harga diri daerah.
“Jangan biarkan momentum kebersamaan ini rusak hanya karena ketidakjelasan anggaran. Pesparawi bukan sekadar lomba, tetapi sebuah acara keagamaan yang menjadi kebanggaan kita semua. Pemda Malra harus segera bertindak,” tegas Ketua LPPD Kabupaten Malra.
Pertanyaan yang harus dijawab oleh Pemda Malra: Mengapa BPKAD memilih menunda pencairan dana yang sudah disahkan ?
Dalam situasi seperti ini, masyarakat tak hanya menginginkan jawaban, tetapi juga tindakan tegas untuk memastikan masalah ini jangan terulang lagi di waktu mendatang.
Pemda Malra harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendukung kegiatan keagamaan yang dapat memperkuat identitas daerah dan membangun kebanggaan masyarakat. Mengingat LPPD Kabupaten Malra untuk Protestan, PESPARANI untuk Katolik dan LPTQ untuk Muslim. Semuanya dibentuk oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Kepala Daerah secara berjenjang, yaitu Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sementara itu, pihak terkait di Pemda Malra belum berhasil dikonfirmasi terkait perihal dimaksud. (Al)