Watubun : Meneguhkan Komitmen Ideologis dan Konsolidasi Strategis

IMG-20250601-WA0046

MediatorMalukuNews.com – Dalam momentum bersejarah peringatan 80 tahun kelahiran Pancasila, Ketua DPRD Provinsi Maluku menyampaikan sambutan penting dalam Rapat Koordinasi Fraksi PDI Perjuangan di tingkat Provinsi.

Kegiatan ini menjadi refleksi ideologis sekaligus konsolidasi strategis dalam menghadapi tantangan politik, sosial, dan pembangunan daerah.

Ketua DPD PDIP, Benhur Watubun menegaskan bahwa Pancasila yang dirayakan hari ini adalah Pancasila otentik sebagaimana digagas oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945. “Kita memperingati bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai wujud penghormatan terhadap ideologi bangsa dan arah perjuangan partai,” ujarnya, Minggu 1 Juni 2025.

Pancasila bukan milik satu agama, etnis, atau kelompok. Ia adalah penuntun jalan seluruh rakyat Indonesia. Fraksi PDI Perjuangan diminta untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan utama dalam mengambil kebijakan politik di tingkat daerah maupun nasional.

Dalam sambutannya, Ia juga menyampaikan keprihatinan terhadap banyaknya kebijakan pusat yang tidak terimplementasi dengan baik di daerah. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat menghambat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga :   Satu Anak Keuskupan Amboina - Maluku Turut Sambut Paus Fransiskus

“Kita harus mampu menyusun sikap politik fraksi yang pro-rakyat, berpijak pada garis ideologi partai, namun tetap kritis terhadap kebijakan pusat yang tidak berpihak kepada rakyat.”

Tegas dalam Tugas, Disiplin dalam Konsolidasi

Fraksi PDI Perjuangan diminta untuk tetap solid, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan instruksi partai. Ketua DPRD menyampaikan bahwa dalam kondisi transisi menjelang Kongres, fraksi harus menjadi garda terdepan dalam mengawal amanat rakyat.

“Jangan hanya bicara ideologi, tetapi wujudkan dalam program. Dari penanganan stunting, pertanian non-beras, hingga efisiensi APBD – semua harus bisa kita ukur dan evaluasi.”

Fraksi juga diingatkan untuk tidak terjebak pada kegiatan formalitas belaka. Ketua DPRD menegaskan bahwa fungsi kontrol politik harus dijalankan secara nyata, terutama dalam mendukung kebijakan partai dan mengawal kebijakan eksekutif.

Rekomendasi Strategis Rapat Koordinasi PDI Perjuangan Maluku

Untuk efektivitas, Ketua DPRD mendorong agar rekomendasi yang lahir dari rapat ini tidak terlalu banyak, cukup 5–6 poin strategis yang bisa diukur dampaknya dan dikawal pelaksanaannya di lapangan:

Baca juga :   Yusuf : Media Jembatan Literasi Keuangan Masyarakat

1. Peneguhan komitmen terhadap Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi perjuangan.

2. Penguatan fungsi kontrol fraksi dalam kebijakan publik yang pro-rakyat.

3. Konsolidasi struktural hingga tingkat DPC untuk memastikan pelaksanaan program partai.

4. Evaluasi program partai seperti pengentasan stunting dan kedaulatan pangan.

5. Disiplin organisasi dan partisipasi aktif dalam persiapan Kongres PDI Perjuangan.

6. Dukungan penuh terhadap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam Kongres mendatang. (ES)