Mesak Silooy Resmi Dilantik Sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Amahusu
Ambon, MMN- Pemerintah Kota Ambon resmi melantik Mesak Mourits Silooy sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Amahusu masa bakti 2025–2033.
Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dan menjadi tonggak penting dalam penguatan pemerintahan adat dan pembangunan negeri.
Penantian 11 Tahun Berakhir: Pemerintah Kota Fasilitasi Sesuai Aturan
Wali Kota Wattimena menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan hasil dari proses panjang dan mendalam yang dilakukan bersama masyarakat adat dan Badan Saniri Negeri. Pemerintah Kota Ambon tidak menetapkan raja secara sepihak, melainkan memfasilitasi setiap tahapan agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pemerintah kota tidak pernah mencampuri urusan adat. Kami hanya menjamin proses yang dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan,” ujar Wali Kota, Selasa 29 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan beberapa pesan penting:
1. Terima Raja dengan Sukacita
Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diminta menerima Raja Amahusu yang baru dengan penuh sukacita. Penetapan ini bukan hanya simbolik, melainkan titik awal menuju perubahan nyata.
2. Bangun Sinergi antara Raja dan Badan Saniri Negeri
Raja dan Badan Saniri diimbau membangun kerja sama yang erat dalam merumuskan kebijakan dan pengawasan pembangunan negeri.
3. Jaga Persatuan di Tengah Perbedaan
Wali Kota mengakui adanya dinamika dan pro-kontra dalam proses penetapan raja. Namun, semua pihak diminta menyelesaikan perbedaan secara hukum, bukan dengan tindakan destruktif.
“Kalau ada yang belum bisa menerima proses ini, silakan tempuh jalur hukum. Tapi jangan rusak tatanan negeri ini,” tegas Wattimena.
4. Raja Harus Menjadi Pemimpin untuk Semua
Wattimena mengingatkan Mesak Silooy agar berlaku adil, menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Negeri Amahusu, bukan hanya untuk kelompok tertentu.
“Saudara harus menjadi raja untuk semua, bukan hanya raja dari mata rumah perintah. Konsultasikan semua kebijakan dengan masyarakat,” pesannya.
5. Hindari Arogansi dan Kepentingan Kelompok
Raja diminta menghindari sikap arogan dan fokus pada pelayanan publik serta pembangunan negeri yang inklusif dan berkelanjutan. (MMN)
