Bahas Isu Strategis, DPRD Malra dan Imigrasi Tual Rapat Dengar Pendapat
MediatorMalukuNews.com- Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) bersama pihak Kantor Imigrasi Tual berlangsung alot di ruang sidang DPRD Malra, Selasa (5/8) pukul 10.30 WIT.
Sejumlah isu strategis soal pelayanan keimigrasian dan transportasi laut menjadi sorotan utama, khususnya oleh politisi baru dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Deni Ubro.
Ubro yang merupakan mantan Wakapolres Tual dan Malra tahun 2023, kini resmi mengemban amanah sebagai anggota DPRD Malra periode 2024–2029, dan berada di Komisi II.
Dalam forum resmi tersebut, Ubro tampil tegas dan kritis, membedah sejumlah persoalan yang selama ini dianggap luput dari perhatian publik.
“Saya kembali ke masyarakat dengan semangat baru setelah pensiun dini dari institusi kepolisian. Hari ini, saya membawa suara rakyat, terutama terkait pelayanan keimigrasian yang belum optimal dan persoalan transportasi laut yang merugikan masyarakat kecil,” tegas disampaikan Pak Deni ini.
Dalam rapat, dia menyoroti beberapa laporan masyarakat terkait kendala keimigrasian, terutama dalam hal pelayanan harian bagi penumpang domestik maupun warga yang hendak mengurus dokumen perjalanan. Ia juga mengungkapkan adanya dugaan kelalaian teknis pada beberapa rute kapal laut yang beroperasi di wilayah Maluku Tenggara.
“Beberapa kapal disebut-sebut tidak memenuhi standar teknis keselamatan. Padahal, keselamatan adalah hal mutlak. Jangan sampai ada korban baru kita bergerak,” ujar Ubro lantang.
Ia juga menyinggung isu pungutan biaya yang dinilai tidak transparan. Meskipun masyarakat telah membayar kewajibannya, masih ditemukan ketidakpastian dalam pelayanan dan hak-hak dasar mereka sebagai pengguna jasa.
Ubro menutup inturpsinya dengan seruan moral bagi seluruh instansi teknis, baik Imigrasi maupun Dinas Perhubungan agar memperkuat koordinasi dan memperbaiki sistem pelayanan publik secara menyeluruh.
“Ini bukan sekadar rapat, ini awal dari perubahan nyata. Kita harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar pengamat,” tuturnya disambut tepuk tangan peserta rapat
RDP ini diharapkan menjadi langkah awal perbaikan lintas sektor, khususnya pelayanan keimigrasian dan transportasi laut di Kabupaten Maluku Tenggara yang menjadi nadi mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan ini. (Al.)