MIP Direbut dari SBB, Tokoh Masyarakat Ini Tuding Pemda Gagal Jaga Investasi dan Masa Depan Rakyat
MediatorMalukuNews.com– Rencana pemindahan proyek strategis Maluku Integrated Port (MIP) yang sebelumnya direncanakan berlokasi di Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ke Ambon menuai kecaman keras dari masyarakat.
Proyek yang diharapkan menjadi pintu masuk investasi dan penggerak ekonomi daerah itu, kini dinilai “direbut” akibat kegagalan Pemerintah Daerah (Pemda) SBB dalam memperjuangkannya.
Tokoh masyarakat SBB, Marsel Maspaitella dalam rilisnya, Minggu (1/2/2026) menegaskan, hilangnya MIP dari SBB merupakan bukti nyata gagal totalnya Pemda SBB menjaga investasi strategis dan masa depan ekonomi rakyat.
“Sejak awal MIP direncanakan di Waisarissa, SBB. Itu adalah harapan besar masyarakat. Ketika hari ini proyek itu berpindah ke Ambon, maka jelas MIP direbut dari SBB karena Pemda gagal total menjaga dan memperjuangkan investasi rakyat,” tegas Marsel.
Menurut aktivis hukum ini, masyarakat SBB menaruh ekspektasi besar terhadap kehadiran MIP sebagai motor penggerak ekonomi daerah, pembuka lapangan kerja, serta penguat posisi SBB dalam jalur logistik Maluku. Ironisnya, harapan tersebut runtuh akibat lemahnya pengawalan dan ketidaktegasan Pemda Kabupaten SBB
Ia menilai, Pemda SBB tak memiliki keseriusan, strategi, dan daya tawar kuat mempertahankan proyek strategis nasional tersebut. Bahkan, proses pengawalan MIP dinilai berjalan tanpa arah dan minim komunikasi kepada publik.
“Proyek sebesar MIP tidak boleh dikelola dengan sikap pasrah, ketika investasi strategis ini hilang begitu saja, itu menunjukkan Pemda SBB tidak mampu menjaga kepentingan rakyat dan masa depan daerah ini,” ujarnya.
Marsel juga menegaskan, pemindahan MIP dari Waisarissa ke Ambon bakal berdampak besar bagi masyarakat SBB, mulai dari hilangnya peluang kerja, terhambatnya pertumbuhan ekonomi lokal, hingga pudarnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Menurut dia, alasan teknis tak dapat dijadikan pembenaran atas kegagalan Pemda SBB.
Ia menekankan rakyat berhak mendapatkan penjelasan terbuka, jujur dan bertanggung jawab terkait hilangnya proyek MIP dari wilayah mereka.
“Rakyat SBB bukan penonton, Mereka punya hak atas investasi yang sejak awal dijanjikan. Jika Pemda gagal memperjuangkannya, maka kegagalan itu harus diakui secara terbuka,” tegas Marsel.
Sebagai tokoh masyarakat di kabupaten bertajuk ‘saka mese nusa’ itu, Marsel Maspaitella mendesak Pemda SBB segera memberikan klarifikasi resmi kepada masyarakat setempat atas hilangnya MIP dari SBB.
“MIP seharusnya menjadi simbol kemajuan SBB. Jika justru hilang karena kelalaian dan ketidakmampuan Pemda, maka itu adalah kegagalan besar dalam menjaga masa depan Anak anak SBB dalam Mendapatkan Kesempatan kerja di daerah nya sendiri” pungkasnya.(Nicko Kastanja)