Kota Ambon Masuk Jadi Lokus Pilot Percepatan Digitalisasi Bansos di Indonesia dari 41 Daerah
Ambon, MMN- Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupessy, menyampaikan bahwa Kota Ambon resmi menjadi salah satu lokus pilot percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Indonesia.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang melibatkan 41 kabupaten/kota dan bertujuan memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran melalui integrasi data digital.
Demikiannya kepada media di Ambon, Rabu (4/3/2026).
Ia menjelaskan, Ambon tergabung dalam Regional 6 bersama sejumlah daerah lainnya, yakni: Kota Ambon, Kota Ternate, Kota Kupang, Kota Mataram, Kota Sorong, Kota Manokwari
Regional 6 dipimpin oleh Deputi dari Kementerian PANRB. Program ini didorong langsung oleh pemerintah pusat, termasuk oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Integrasi IKD, NIK, BPS hingga PPATK
Digitalisasi bansos ini mengintegrasikan berbagai sistem data nasional, di antaranya: IKD (Identitas Kependudukan Digital), NIK (Nomor Induk Kependudukan), Data dari BPS untuk penentuan desil/penghasilan, Data perbankan yang terhubung dengan PPATK, Data konsumsi listrik dari PLN.
Dengan sistem ini, pemerintah dapat melihat kondisi ekonomi warga secara lebih akurat, mulai dari jumlah rekening bank, kepemilikan kredit, hingga daya listrik rumah tangga. Semua data tersebut akan menjadi dasar penentuan penerima bansos agar lebih tepat sasaran.
Ia mengakui, penggunaan Data Terpadu Nasional (DTN) sebelumnya masih menyisakan celah, seperti: Warga yang seharusnya menerima bansos namun tidak terdata, Penerima yang tidak lagi layak tetapi masih tercatat.
Melalui digitalisasi dan integrasi data lintas sektor, diharapkan kebocoran dan kesalahan penyaluran bansos dapat diminimalisir.
Sebagai percontohan, pemerintah akan mengadopsi sistem yang telah berjalan di Kabupaten Banyuwangi. Model dari Banyuwangi dinilai berhasil dalam penerapan digitalisasi bansos berbasis integrasi data.
Kota Ambon tercatat memiliki sekitar 117 ribu Kepala Keluarga (KK). Dalam skema ini: 1 agen akan menangani sekitar 170 KK, Total kebutuhan agen diperkirakan mencapai 691 orang, Jumlah tersebut dibulatkan menjadi 700 agen.
Seluruh agen nantinya akan mendapat pelatihan langsung dari pemerintah pusat sebelum program berjalan penuh.
Dengan masuknya Kota Ambon dalam pilot project nasional ini, diharapkan seluruh warga dapat terdata dalam sistem IKD berbasis NIK. Integrasi dengan berbagai lembaga akan memperkuat validasi data, sehingga bansos benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Program ini menjadi langkah strategis menuju tata kelola bantuan sosial yang transparan, akurat, dan berbasis digital di Kota Ambon. (MMN)