OJK Soroti Kredit Konsumtif di Maluku, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Didorong Jadi Sumber Pertumbuhan
AMBON, MMN – Dominasi kredit konsumtif di Maluku menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di tengah besarnya potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, pembiayaan perbankan dinilai perlu lebih diarahkan untuk menopang usaha produktif, memperkuat UMKM, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Manajer OJK Provinsi Maluku, Rovel Ayal, mengungkapkan sekitar 65 persen penyaluran kredit perbankan masih didominasi kebutuhan konsumtif. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi, terutama bagi sektor-sektor yang memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Ayal, lembaga jasa keuangan perlu menghadirkan produk pembiayaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi mampu membantu masyarakat mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas ekonominya.
“Kami mendorong lembaga jasa keuangan lebih fokus pada produk-produk yang berdampak, bukan hanya konsumtif, tetapi produktif. Pembiayaan perbankan maupun nonbank harus bisa mendukung pengembangan usaha masyarakat Maluku, termasuk di Kota Ambon,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Salah satu skema yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen. Program tersebut diharapkan menjadi akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif, UMKM, pariwisata, hingga penyelenggara event yang membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnis.
Ayal menilai pariwisata memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah. Ketika sektor ini tumbuh, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku wisata, tetapi juga transportasi, perdagangan, kuliner, perhotelan, kesehatan, hingga membuka peluang masuknya investasi.
Karena itu, pengembangan event di Maluku perlu diarahkan agar tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan semata, melainkan mampu menghasilkan perputaran uang dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia mencontohkan kegiatan OJK yang melibatkan UMKM dan lembaga jasa keuangan di Ambon. Dalam kegiatan tersebut, transaksi yang berkaitan dengan inklusi keuangan tercatat mencapai sekitar Rp270 juta dalam satu hari.
Sementara kegiatan Bulan Inklusi Keuangan yang dilaksanakan setiap Oktober turut mempertemukan masyarakat, pelaku UMKM, dan lembaga jasa keuangan. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 600 peserta dari berbagai daerah.
Menurutnya, event yang berkualitas bukan semata-mata diukur dari banyaknya orang yang datang, tetapi sejauh mana kegiatan tersebut mampu menggerakkan ekonomi, memperluas akses keuangan, dan menciptakan peluang usaha.
OJK juga menyoroti pentingnya ketersediaan informasi pariwisata yang memadai. Wisatawan yang datang ke Maluku membutuhkan kepastian mengenai lokasi destinasi, jarak, transportasi, waktu perjalanan, hingga produk dan layanan yang bisa mereka nikmati.
Informasi yang terintegrasi dinilai dapat membantu wisatawan merencanakan perjalanan sekaligus meningkatkan belanja selama berada di daerah tujuan.
Ayal berharap pemerintah dan pelaku pariwisata membangun sistem informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses, sehingga Maluku tidak hanya menjadi tempat tujuan kunjungan, tetapi mampu menciptakan dampak ekonomi dari kedatangan wisatawan.
Di tengah upaya memperluas pembiayaan produktif, OJK mengingatkan pelaku usaha agar memperhatikan kelengkapan administrasi dan riwayat kredit sebelum mengajukan pinjaman.
Catatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK menjadi salah satu bahan penilaian lembaga keuangan untuk melihat karakter, kemampuan membayar, dan kondisi calon debitur.
Pelaku usaha yang masih memiliki tunggakan atau belum menyelesaikan kewajiban pinjaman berpotensi mengalami kendala ketika mengakses pembiayaan baru. Karena itu, pembayaran kredit harus dilakukan sesuai kesepakatan agar kepercayaan lembaga keuangan tetap terjaga.
Selain persoalan pembiayaan, OJK turut mengingatkan masyarakat Maluku agar tidak mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar tanpa kejelasan legalitas.
Ayal mengungkapkan, terdapat sejumlah entitas yang sedang ditelusuri karena diduga berpotensi merugikan masyarakat di Ambon dan Maluku.
Masyarakat diminta lebih kritis terhadap lembaga yang tidak memiliki kejelasan izin, alamat, pengurus, pemegang saham, maupun mekanisme pengaduan. Jangan sampai uang yang disetorkan justru sulit ditelusuri ketika terjadi masalah.
Ia menegaskan, upaya mencegah praktik keuangan ilegal membutuhkan kerja bersama antara OJK, pemerintah, lembaga jasa keuangan, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat.
OJK berharap penguatan literasi keuangan, pembiayaan produktif, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi Maluku, sekaligus mendorong masyarakat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memilih layanan investasi. (MMN)
