Bahas Materi Aspirasi, Komisi III DPRD Maluku Soroti Kinerja BPJN, BWS dan BPPW
MediatorMalukuNews.com – Membahas materi aspirasi masyarakat di daerah ini, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat bersama Mitra-nya untuk ditindaklanjuti.
Bahkan beberapa anggota Komisi ini tak ragu menyoroti kinerja mitranya.
Kegiatan pembahasaan materi ini digelar di ruang komisi III DPRD Maluku, Kamis (11/1/2024).
Rapat ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw didampingi Wakil Ketua, Saodah Tethool, Ayu Hasanusi, dan Anggota, Anos Yermias dan Fauzan Alkatiri.
Anggota Yermias salah satu anggota komisi III menyoroti beberapa hal terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Maluku yang menggunakan dana Inpres khusus. Terlebih untuk pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, dan pembangunan yang dilakukan pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku.
Hal senada disampaikan Ayu Hasanusi anggota Komisi III lainnya soal ruas jalan dari wilayah Kawanua ke Teluthi untuk pihak bersangkutan segera menyikapinya mengingat itu merupakan sarana publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Adanya data yang masuk seperti itu, kata dia, seharusnya dikoordinasikan untuk disampaikan ke pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, dan juga hal lainnya terkait usulan pembangunan pasar baru di Kota Ambon.
Wakil Ketua Komisi III Saodah Tethool menambahkan, pembangunan talud penahanan pantai di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara banyak yang mengalami abrasi pantai cukup tinggi sehingga tidak bisa menggunakan dana desa tetapi perlu diusulkan untuk dibiayai melalui danapihak Kementerian PUPR melalui BWS Maluku.
“Stop dengan Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), Ada pekerjaan yang tidak selesai hanya mengambil air yang sumber air sesaat, ketika musim kemarau air habis. Sehingga seluruh program air bersih Pamsimas di Kei (Maluku Tenggara) gagal” papar Tethool.
Hal yang sama juga disampaikan Anggota Komisi III Fauzan Alkatiri.
Menurut dia, terdapat lima titik program Pamsimas di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang rusak. Sayangnya wakil rakyat dari Bumi Ita Wotu Nusa itu tidak menjelaskan detail kelima titik program Pamsimas yang disebutnya rusak itu.
Menanggapi hal tersebut, Donni Perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Maluku menjelaskan, program Pamsimas dilakukan secara bertahap mulai dari verifikasi bersama Pemerintah Daerah setempat, survei lokasi langsung dengan masyarakat, termasuk sosialisasi.
Bahkan program yang sudah selesai dikerjakan, kata Doni, diserahkan kepada masyarakat mengelola secara langsung.
Sementara itu, Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw berharap apa yang disampaikan pihaknya nantinya bisa menjawab seluruh kebutuhan masyarakat di Maluku yang mencakup 11 kabupaten/kota kota ini. ().