Tetelepta Berkunjung, Masyarakat Babar Timur MBD Minta Alih Status Ruas Jalan Provinsi ke Balai Jalan Nasional
MediatorMalukuNews.com – Saat dikunjungi Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP), Febry Tetelepta ke Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Senin (20/11) dengan menumpang Km Sabuk Nusantara 67 yang tiba sekitar pukul 17-00 WIT di dermaga koroing. Tetelepta bersama rombongan langsung dijemput forum pimpinan kecamatan (forkopimcam) kecamatan Babar Timur dengan sambutan adat setempat.
Dari dermaga rombongan Deputi I KSP ini diarak ke gedung serbaguna kantor camat Letwurung.atas permintaan 11 kepala desa dan forkopimcam setempat. Ikut juga dalam rombongan Kasubdit Preservasi Jalan Wilayah II Kementerian PUPR, beserta Kepala Balai Jalan Nasional Maluku, Kasatker III Maluku dan PPK III Maluku.
Rombongan tiba di gedung serbaguna langsung kesempatan diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan tentang masalah pembangunan, terutama soal sarana publik seperti ruas jalan dan lainnya.
Perwakilan masyarakat Babar Timur yang diwakili kepala desa kokwari, Lex Oraplean, menyampaikan beberapa keluhan diantaranya persoalan Jalan, Listrik yang belum beroperasi maksimal selama sehari penuh, selain itu soal jaringan telekomunikasi yang tidak maksimal. Namun lebih ditekankan khusus di sini soal sarana jalan yang menghubungkan desa desa dengan kota kecamatan yang ada di wilayah tersebut.
Dalam penyampaian keluhan tentang jalan, Oraplean menggambarkan kondisi ruas jalan provinsi yang ketika musim penghujan kondisi sejumlah ruas jalan rusak dan muncul kubangan akibat digenangi air atau banjir dari air kali yang meluap, dan ketika musim kemarau tiba ruas jalan terdapat banyak kolam menganga, dan juga banyak bebatuan yang muncul ke permukaan jalan.
Kondisi ini sangat memprihatikan,apalagi ruas jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat dan pengusaha babar Timur ke kecamatan babar barat .Ruas jalan provinsi yang panjangnya sekitar 40 kilometer ini merupakan jalur yang memiliki mobilitas yang tinggi,dimana para pengusaha dan masyarakat babar Timur maupun babar barat mengaksesnya dalam kebutuhan ekonomi.Dan alangkah tak adil juga ketika di satu pulau ada dua sumber pembiayaan pembangunan jalan, dan yang sangat cepat membangun akses jalan adalah pembiayaan jalan nasional.
Untuk itu, Oraplean meminta pemerintah dapat merubah status jalan provinsi ke status jalan nasional sehingga pembangunannya bisa cepat seperti yang sudah dibangun lintas selatan wilayah Tepa – Emplawas dan juga ruas jalan Yang menghubungkan Emplawas – Letwurung,
Menggapai permintaan alih status Tetelepta menyampaikan kunjungan kerja saat ini ia didampingi kepala balai jalan Nasional Maluku, dan juga Kepala bidang infrastruktur Provinsi Maluku
Untuk itu dia jelaskan bahwa memang untuk merubah status jalan dari provinsi ke balai jalan Nasional, ada beberapa prosedur, tetapi untuk mempercepat pembangunan jalan ada juga sumber pembiayaan lain seperti Dana inpres, Untuk itu, ia meminta pemerintah, baik dari tingkat kecamatan sampai ke Bupati untuk membuat proposal untuk menyampaikan perilah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut Tetelepta juga menyampaikan dirinya akan bertemu Bupati MBD, dan menyampaikan keluhan masyarakat ini
Tetelepta menambahkan akan meminta Bupati segera berkordinasi untuk pengoperasian Rumah Sakit Pratama Babar Timur.
Sementara itu kepala Balai jalan Nasional Maluku mengatakan prosedur pengalihan status jalan provinsi ke jalan nasional, ia meminta untuk berkordinasi dengan Pemda Maluku, terapi jika ingin mempercepat maka bisa diusulkan menjadi jalan Inpres.
Untuk menyampaikan beberapa keluhan diantaranya masalah Jalan Listrik PLN yang belum beroperasi maksimal 1x 24 jam, juga masalah jaringan telekomunikasi yang tidak maksimal dijanjikan untuk ditindaklanjuti. (Eky)