BPS Luncurkan BRS Januari, Sekda Maluku Kaget Inflasi Naik 4, 12%
MediatorMalukuNews.com– Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, Kamis (01/02/2024) meluncurkan Berita Resmi Statistik (BRS) Provinsi Maluku per Januari 2024, di Aula Kantor BPS Maluku.
Hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie, Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaelapia beserta seluruh jajaran, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan Tim Rilis BPS 2024.
Dalam kesempatan ini Sekda mengaku kaget lantaran inflasi Provinsi Maluku melonjak naik menjadi 4, 12 %. Bila kenaikan ini terus berlanjut selama tiga bulan berturut-turut maka akan dilakukan evaluasi.
Kendati begitu, mewakili Pemerintah Provinsi Maluku, Sekda memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran BPS Provinsi Maluku yang telah bekerja keras dan profesional dalam mengumpulkan dan menyajikan berbagai data akurat dan terpercaya.
“Peluncuran berita statistik serentak pada hari ini, memiliki makna yang sangat penting karena kita akan mendapatkan informasi mengenai Inflasi Januari, Nilai Tukar Petani, Perkembangan Ekspor Import dan Tingkat Kamar Hotel, serta Transportasi, dimana data ini perlu diketahui dalam rangka menentukan langkah-langkah kebijakan strategis terutama terkait dengan pengendalian inflasi,” ungkap Sadali.
Sekda di kesempatan itu mengaku kaget dengan Inflasi Maluku yang melonjak naik menjadi 4,12% yoy (year on year) karena masuknya Kabupaten Maluku Tengah menjadi Daerah Penilaian Indeks Harga Konsumen beserta dengan Kota Ambon dan Kota Tual.
“Saya kaget inflasi Maluku naik jadi 4,12% karena ada penambahan Maluku Tengah, ini yang sangat berdampak pada ukuran kinerja Pemprov, dan ancaman juga bagi tiga Kabupaten/Kota IHK. Oleh karena itu, Mendagri mengingatkan, jika dalam tiga bulan berturut-turut inflasi mengalami kenaikan maka akan dilakukan evaluasi,” terang Sekda.
Ditegaskan bahwa ini adalah data yang dirilis, maka perlu dilakukan langkah koordinasi dengan ketiga pihak kabupaten/kota bersangkutan untuk dilakukan berbagai kebijakan dalam menurunkan inflasi.
“Kami berharap dokumen yang dirilis oleh BPS pada hari ini sebagai sesuatu yang berharga bagi kita semua dalam membuat suatu kebijakan dalam penanganan 4 unsur yang disampaikan, mari kita terus berkolaborasi demi mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Maluku bumi raja-raja yang sama kita cintai,” harapnya.
Sekda menjelaskan kolaborasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis, membicarakan, mendiskusikan apa yang harus dilakukan dalam melakukan penanganan inflasi ini, dimana inflasi nasional 2,57% yoy, untuk itu, harus segera melakukan koordinasi, dan bulan depan bisa dilakukan langkah-langkah dalam penanganan inflasi.
“Kami berharap forum ini akan menjadi agen-agen dalam memberikan informasi melakukan pengkajian terhadap berbagai perkembangan data, serta memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan strategi guna mengantisipasi apa yang menjadi tindakan kita, terutama dalam penanganan dan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku.” tutupnya.
Diketahui, berdasarkan rilis BPS Januari 2024 Inflasi berdasarkan IHK yakni pada Kabupaten Maluku Tengah yakni sebesar 6,46% Yoy, Kota Ambon 2,74% Yoy, dan Kota Tual 2,88% Yoy, sehingga untuk inflasi Provinsi Maluku yakni sebesar 4,12% YoY. ()