Pemkab Malra Pertahankan Predikat Opini WTP Laporan Penyajian Keuangan Sembilan Kali

IMG-20240504-WA0003

MediatorMalukuNews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) mempertahankan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Status WTP ini diberikan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Wilayah Maluku untuk yang kesembilan kali kepada Pemkab Malra.

Demikian disampaikan dalam keterangan tertulis pihak Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Malra yang ditandatangani Kepala Dinas Kominfo, Antonius Raharusun melalui press release-nya, Jumat (3/5/2024).

Sebagaimana dalam isi keterangan rilis tersebut, Predikat Opini WTP diperoleh Pemkab Malra untuk ke-sembilan kali ini sudah diperoleh secara berturut-turut sejak 2015 hingga 2023. Sehingga atas prestasi itu, diberikan penghargaan kepada Pemkab Malra yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK RI Wilayah Maluku, Jalan Laksamana Madya Leo Wattimena Negeri Lama Ambon, Jumat 3 Mei 2024, dimana Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Wilayah Maluku, Hery Purwanto kepada Penjabat (Pj) Bupati Malra, Jasmono dan kepada Ketua DPRD Malra, Minduchri Kudubun.

Baca juga :   Obama: TT Tak Lakukan Kegiatan Jurnalistik Tapi Ngaku Diri Wartawan

Hadir dalam acara penyerahan Penjabat tersebut, Sekda Malra, Nikodemus Ubro, Kepala BPKAD Malra, Rasyid, beserta staf.

Untuk diketahui selain Kabupaten Malra yang memperoleh predikat WTP, ada juga Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Dan pada kesempatan itu, Pj. Bupati Malra Jasmono diberikan kesempatan mewakili dua Kepala Daerah Penerima Laporan Hasil Pemeriksaan itu, diantaranya Bupati Bursel, Safitri Malik Soulisa, dan Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas untuk menyampaikan sambutan.

Pj. Bupati Malra menyampaikan,
Opini WTP yang diterima pihak Pemkab Malra untuk kesekian kalinya ini, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan DPRD mengawal dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah secara baik, tentunya dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang benar.
Ketua DPRD Malra pun diakui mengamini-nya -yang terus melakukan fungsi pengawasan serta terus bersinergi menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK.

Jasmono juga menyampaikan dengan kebersamaan dan kemitraan yang tinggi antar semua stakeholder, maka pihaknya pasti bisa mencapai visi misi serta tujuan pembangunan daerah.(AL)