BNN Maluku Mendadak Periksa Urine Pimpinan OPD & 30 ASN Malra

IMG-20250124-WA0031

MediatorMalukuNews.com_ Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku secara mendadak melakukan pemeriksaan urine para Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kantor Bupati Maluku Tenggara (Malra), Rabu (22/1/2025).

Aksi ini bertepatan dengan berlangsungnya Ekspos Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Malra di Aula Kantor Bupati.

Kehadiran rombongan BNN Provinsi Maluku yang didampingi jajaran BNN Kota Tual sontak mengejutkan para peserta kegiatan, termasuk para pimpinan OPD

Tim BNN langsung mengarahkan seluruh ASN yang hadir untuk masuk ke aula guna mengikuti tes urine sebagai bagian dari upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pantauan media di lokasi menunjukkan suasana mendadak tegang. Satu per satu pimpinan OPD menuju aula, termasuk Plt. Sekda Malra, Nurjanah Yunus yang turut mengikuti arahan tersebut.

Meski sempat terhenti, kegiatan ekspos LAKIP akhirnya dilanjutkan setelah proses awal pemeriksaan petugas BNN selesai.

Kepala BNN Kota Tual, Ahmad Reniwuryaan menjelaskan, inspeksi mendadak ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Baca juga :   Lulusan Poltekes Tual Diminta Mampu Aplikasi Ilmu & Tak Pilih Kasih Soal Pelayanan Kesehatan

“Deteksi dini adalah salah satu langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan. Hari ini kami memeriksa urine 30 ASN dan pimpinan OPD yang hadir,” ungkapnya.

Reniwuryaan menambahkan, hasil pemeriksaan urine ini segera diumumkan setelah dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pimpinan BNN pusat.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan menciptakan lingkungan kerja bebas narkoba di lingkup Pemerintah Kabupaten Malra.

Operasi mendadak ini menjadi peringatan tegas bagi seluruh ASN di Malra menjauhi penyalahgunaan narkotika, sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah menciptakan aparatur negara yang bersih dan berintegritas.(Al).