Buntut Bentrokan Telan Korban Jiwa, Ketua BPC GMKI Nilai Pemda dan Polres Malra Tak Serius Atasi Persoalan Keamanan

MediatorMalukuNews.com_ Bentrok antar warga yang kerap terjadi di Taman Landmark, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) kini buntutnya kembali menelan korban jiwa. Akibat bentrokan ini pun, masyarakat di Kabupaten julukan ‘Larvul Ngabal’ itu ikut menjadi resah kembali.

Menyikapi perihal itu kemarin, Ketua Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (BPC GMKI) Malra – Kota Tual, Patrisius Omaratan sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. Dia menilai Pemerintah Daerah (Pemda) dan pihak Kepolisian
setempat tak serius menyikapi kondisi keamanan masyarakat. Bahkan dia nilai pihak tersebut juga terkesan atau diduga sengaja membiarkan situasi keonaran ini terjadi di wilayah tersebut, sebab tak mengantisipasinya lebih awal, setelah berkaca dari beberapa kali peristiwa bentrokan masa serupa yang kerap kali terjadi di wilayah tersebut.

Selain itu, Ketua GMKI ini, menilai, pihak terkait pun diduga tak serius menangani persoalan tersebut, yang pada akhirnya membuat masyarakat di wilayah tersebut resah.

Ditambahkan, pihaknya beberapa waktu lalu mengatakan, GMKI telah mengingatkan soal upaya mencari solusi untuk menyelesaikan konflik kekerasan yang mulai mengakar itu; dengan meminta Pemda Malra membentuk Organisasi Kepemudaan (OKP) di setiap ohoi atau kampung atau juga juga kompleks pemukiman warga supaya menjadi wadah untuk pemerintah mudah mengontrol perkembangan aktivitas kepemudaan atau warga milenial. Akan tetapi, sangat disayangkan usulan GMKI Malra engan ditindak lanjuti.

Untuk itu, selaku Ketua GMKI, pihaknya berharap Pemda Malra dan aparatur teknis terkait lebih serius menangani konflik sosial yang kerap terjadi secara masif ini.

Dan, terkait dengan upaya penganan hukum terhadap konflik sosial yang kerap kali terjadi di wilayah tersebut, dimana hingga kini telah memakan banyak korban, pihaknya menilai Kapolres Malra pun ikut gagal mewujudkan kondisi kamtibmas yang aman, damai dan kondusif di Kabupaten Malra.

Selain itu, kata Ketua GMKI Malra, banyak praktek maladministrasi dalam tubuh Polres Malra, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri di wilayah itu.

Berdasarkan problem yang terjadi, Omaratan mendesak Kapolda Maluku mencopot Kapolres Malra karena dinilai gagal menjalankan tugas sebagai pucuk pimpinan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kabupaten Malra.

Menyikapi kondisi bentrokan yang berujung korban meninggal dunia, Ketua GMKI ini juga mengimbau masyarakat yang mendiami kepulauan Kei ini mampu menahan diri untuk menciptakan kondisi kamtibmas yang aman dan damai di wilayah tersebut. ()