Wattimena Akui Media Massa Mitra Strategis Pemkot Ambon
MediatorMalukuNews.com_ Media massa merupakan mitra strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam menyebarluaskan informasi publik dan mengawal pembangunan, serta meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Demikian disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena saat memberikan paparan materi pada Konferensi Wilayah III, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maluku di Zest Hotel Ambon, Selasa (20/10/26).
Dikatakan, kemitraan pemerintah dan media harus tetap diperkuat di tengah efisiensi anggaran melalui pola kerja sama yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengabaikan kebutuhan informasi masyarakat.
Percuma Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajaran bekerja keras, tetapi publik tidak mengetahui apa yang dikerjakan.
Menurut Wali Kota, kinerja Pemkot Ambon harus diketahui publik. Karena itu, pentingnya bekerja bersama dengan media agar berbagai program dan hasil pembangunan dapat diketahui secara luas.
Disampaikan, media tak hanya berperan menyampaikan program pemerintah, tetapi juga menjadi penyambung aspirasi masyarakat, sarana edukasi publik, dan pelaksana fungsi kontrol sosial. Karena itu, Wali Kota menegaskan kerja sama publikasi tidak boleh menghilangkan independensi pers maupun kebebasan media dalam menyampaikan kritik.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Kalau ada yang tidak benar, tugas media untuk mengkritisi dan tugas pemerintah untuk mengklarifikasi serta melakukan perbaikan,” terangnya.
Orang nomor satu Kota Ambon ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan respons cepat terhadap isu publik untuk mencegah disinformasi serta menjaga kepercayaan masyarakat.
” Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih terbuka dan responsif dalam memberikan informasi kepada insan pers,” katanya.
Mantan sekwan DPRD provinsi Maluku ini berharap, hubungan Pemkot dan media dapat terus berjalan secara terbuka, profesional, dan saling menghormati, dengan tetap menjunjung keberimbangan pemberitaan serta hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat.
“Kalau ada yang tidak benar, silakan dikritisi. Pemerintah harus memberikan klarifikasi. Kita memiliki tugas dan fungsi berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tukasnya. (****)