Program Pengembangan Air Bersih Kota Ambon Tahun 2025: Fokus pada 491 Sambungan Rumah dan Tiga Lokasi Prioritas
Ambon, MMN- Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, M. Latuhamallo, menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan program prioritas Wali Kota Ambon di sektor air bersih.
Program ini menggunakan dua sumber pendanaan, yaitu APBD dan DAK, dengan total pekerjaan mencakup beberapa wilayah strategis.
Demikiannya kepada media di ruang kerjanya, Rabu (10/12/2024).
Ia menjelaskan, program air bersih tahun 2025 dilaksanakan di sejumlah titik, di antaranya:
1. DAK, yang dipergunakan untuk daerah Kayu Putih, Kelurahan Materi, Desa Batu Merah – Warasia. Pekerjaan di ketiga lokasi ini telah berjalan dan sebagian sudah selesai.
2. APBD di Benteng Karang, Halong Atas, Kawasan sekitar kantor Sinode (Jalan menuju Gunung), Keisha (belakang kantor Baswas). Untuk pekerjaan APBD, pemerintah bekerja sama dengan Perumda Tirtayasa.
Menurutnya, Program air bersih tahun ini menargetkan sekitar 491 Sambungan Rumah (SR) untuk layanan air bersih keseluruhan. 191 SR di antaranya dibiayai dari DAK, dengan dua lokasi sudah selesai dan satu lokasi masih berproses.
Satu lokasi, yaitu BTN Kebon Canggih, mengalami kendala karena sumber air belum ditemukan. Pemerintah merencanakan pencarian sumber alternatif pada tahun 2026 agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.
Selain itu, Total nilai kontrak seluruh pekerjaan air bersih pada tahun 2025 mencapai Rp 88 miliar (perkiraan paket kegiatan), Rp 7,35 miliar dari APBD, Rp 2,25 miliar disalurkan ke Perumda Tirtayasa, Rp 3,3 miliar digunakan untuk kegiatan fisik APBD lainnya.
Lanjutnya, beberapa jaringan air bersih, seperti yang berada di Methos, sebelumnya menggunakan tenaga surya namun sempat terbengkalai.
Pemerintah kini menghubungkan jaringan tersebut ke sumber air milik PT Daya Penuh melalui jaringan pipa dari Jembatan Batu sehingga layanan kembali optimal.
Ia menambahkan, dinas PUPR merencanakan pengembangan jaringan air bersih pada tahun 2026 di beberapa wilayah yang sangat membutuhkan, antara lain: Lateri, Wayame, Tirtayanopono.
Meski demikian, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menetapkan prioritas berdasarkan kepadatan permukiman dan kebutuhan masyarakat. (MMN)