Hadapi Dampak Kemarau dan Ancaman Karhutla, BPBD Buru Selatan Minta Desa Segera Laporkan Bencana
MediatorMalukuNews.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buru Selatan meminta pemerintah desa segera melaporkan setiap kejadian bencana di wilayah masing- masing guna mempercepat langkah antisipasi dan penanganan darurat, terutama menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Fenomena El Niño yang dapat memperparah kondisi kemarau menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Dampaknya berpotensi dirasakan sejumlah wilayah di Provinsi Maluku, termasuk Kabupaten Buru Selatan.
Memasuki musim kemarau, debit air di sejumlah wilayah dilaporkan mengalami penurunan, baik pada sumur milik warga maupun aliran sungai. Kondisi ini terutama menjadi perhatian bagi masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi atau kawasan pegunungan.
Salah satu wilayah yang menghadapi persoalan ketersediaan air adalah Dusun Walafau, Desa Wamkana, Kabupaten Buru Selatan. Kondisi geografis wilayah tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih ketika curah hujan menurun.
Kepala BPBD Kabupaten Buru Selatan, Jeky Tortet saat dikonfirmasi Mediator Maluku News di ruang kerjanya, Rabu (21/10/2026)
mengatakan, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap persoalan kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu kendala dalam penanganannya.
“Pemerintah daerah memiliki perhatian khusus terhadap kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah. Namun, dengan keterbatasan anggaran yang ada, kami akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dapat memberikan dukungan anggaran untuk membantu penanganan persoalan ini,” ujarnya.
Jeky mengungkapkan hingga dikonfirmasi, BPBD Kabupaten Buru Selatan belum menerima laporan resmi dari Kepala Desa Wamkana terkait kondisi kekeringan yang dialami masyarakat di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, ia berharap seluruh pemerintah desa dapat proaktif menyampaikan laporan kepada BPBD apabila terjadi bencana maupun kondisi darurat di wilayah masing-masing.
Menurut dia, laporan resmi dari pemerintah desa sangat penting sebagai dasar bagi BPBD mengetahui kondisi di lapangan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terdampak serta menentukan langkah penanganan yang diperlukan termasuk melalui mekanisme tanggap darurat.
Selain ancaman kekeringan, potensi kebakaran hutan dan lahan juga perlu mendapat perhatian serius selama musim kemarau.
Kondisi cuaca kering dapat meningkatkan risiko kebakaran, sehingga diperlukan kesiap siagaan serta koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.
Dengan adanya laporan yang cepat dan koordinasi yang baik, BPBD Kabupaten Buru Selatan diharapkan dapat melakukan langkah antisipasi dan penanganan secara tepat, sehingga dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
(L.S)