Kabupaten SBT Jadi Pilot Project Pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Kepulauan

IMG-20240812-WA0063

Ambon, MediatorMalukuNews.com- Desa Kilfura Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menjadi Pilot Project Pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Kepulauan, Senin (12/8/2024).

Hal ini diakui Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf dalam kegiatan OJK Maluku Bastori.

Ia mengatakan, upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan Pemda, Kementerian/Lembaga, PUJK, akademisi, dan stakeholders lainnya.

“Sampai dengan Juni 2024, Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Lota di Maluku telah membentuk TPAKD,” katanya.

Selain itu, Salah satu fokus TPAKD pada tahun 2024 adalah ikut mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim di Maluku.

Lanjutnya, saat ini program tersebut telah menyelesaikan tahapan Pra Inkubasi melalui proses pemetaan dan sosialisasi program ke masyarakat desa.

“Rangkaian kegiatan lanjutan pada tahap Inkubasi akan dilaksanakan pada bulan September hingga akhir tahun 2024 dengan melibatkan berbagai lapisan kelompok masyarakat, diantaranya
petani, nelayan, pelaku usaha kreatif dan perempuan,” tambahnya.

Baca juga :   MK Tolak Gugatan, Bodewin- Ely Siap Dilantik

Lanjutnya, bentuk kegiatan antara lain
berupa product matching, capacity building, pembukaan rekening simpanan,
penyaluran pembiayaan, dan pembukaan agen Laku Pandai.

Selain itu, dalam upaya menurunkan aktivitas keuangan tidak berizin/rentenir dan
meningkatkan akses keuangan di pelaku usaha mikro, OJK Maluku bersama
TPAKD Kabupatan Maluku Tengah telah menjalankan program Kredit/Pembiayaan
Melawan Rentenir (KPMR) yang diberi nama KUM Kreatif dengan menunjuk PT. BPD
Maluku dan Maluku Utara sebagai Bank Pelaksana program dimaksud.

Saat ini terdapat 293 orang pelaku usaha mikro yang menjadi debitur dengan total
pembiayaan yang telah disalurkan sebesar Rp4,8 miliar dengan NPL yang rendah. (ES)