Jembatan Watrupun di Pulau Babar MBD Ancam Nyawa, Pemprov & DPRD Maluku Dinilai Tak Peduli

MediatorMalukuNews.com – Jembatan Watrupun di Kecamatan Pulau Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang terbentang menghubungkan ruas jalan aspal di wilayah tersebut dilaporkan selalu mengancam nyawa para pengendara kendaraan bermotor yang saban hari melintasi lokasi tersebut.

Infrastruktur publik yang disebut -sebut merupakan jalan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku ini, kondisinya sungguh memprihatinkan, sebab terkesan dibiarkan telantar begitu saja oleh pihak terkait tanpa diperbaiki selama bertahun-tahun.

Bahkan sejumlah masyarakat desa yang mendiami Kecamatan Pulau Babar Barat mengaku kesal dan mengeluh kepada instansi yang bertanggungjawab terhadap sarana publik yang disebut -sebut tersebut milik Pemprov Maluku tersebut.

Bukan kekesalan dilayangkan saja kepada instansi teknis terkait yang punya tanggung jawab mengurus infrastruktur ini, akan tetapi ungkapan senada juga dilayangkan kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten MBD yang menjadi representasi rakyat bumi julukan ‘Kalwedo’ yang duduk di lembaga legislatif Provinsi Maluku itu.

EP, salah satu warga Banar Barat mengaku kondisi jembatan darurat ini bertahun-tahun tak pedulikan pihak teknis terkait, sehingga selalu mengancam nyawa pengguna ruas jalan di wilayah tersebut.

“Sudah tujuh tahun jembatan watrupun rusak. Jembatan ini panjang panjang 10 meter dan rusak dari tahun 2017, sampai saat ini tidak pernah ada perhatian dari pemerintah daerah dan wakil rakyat kita di DPRD,” kesa sumber tersebut kepada wartawan Mediator Maluku news.com beberapa hari lalu di lokasi jembatan tersebut.

Menurutnya, jika pemerintah Pemprov Maluku punya kepedulian, mungkin jembatan ini sudah dibangun baru, sayanya hingga kini kenyataannya tak ada perhatian sama sekali.

“Kasihan kami masyarakat Kecamatan Babar Barat dan Kecamatan Babar Timur, bertahun -tahun melewati jembatan ini harus was-was. Kami takut kalau lewat di situ..
Kasihan untuk membangun jembatan alternatif ini pun masyarakat harus usaha sendiri dan bangun jembatan alternatif menggunakan batang pohon kelapa, dan hampir setiap tahun harus bikin baru kalau tidak maka resikonya nyawa melayang selalu mengintai,” ungkap EP

Terpantau, kondisi jembatan alternatif ini sudah rapuh. Batang pohon kelapa yang dipakai sebagai penyanggah sebanyak delapan potong batang pohon kelapa, saat ini dua potong sudah patah. Lalu batang kelapa lainnya kondisinya sudah terlihat keropos.

“Tahun ini jembatan alternatif ini sudah rusak berat dan tinggal menanti siapa yang akan jadi korban. Ini cukup beralasan karena ketika kami coba melihat kondisi jembatan alternatif ini memang cukup memprihatinkan.,” terang dia.

“Mungkin Pemerintah Provinsi Maluku dan anggota DPRD menganggap keberadaan masyarakat di wilayah kami seperti orang buangan. Atau sampah, karena, jembatan ini berada pada ruas jalan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Maluku, jadi mereka (Pemprov Maluku) harus bertanggung jawab dong,” timpal E.P kesal.

Sejumlah warga Pulau Terluar dan dianggap tertinggal itu juga ada yang berharap pemerintah provinsi Maluku segera membangun jembatan yang baru guna menghindari korban jiwa maupun kendaraan yang melewati jembatan ini.

“Kami menunggu itikad baik dari pemerintah semoga Pemerintah Provinsi Maluku mendengar keluhan kami masyarakat yang tinggal di daerah terluar ini,” tandasnya.

Sementara itu, pihak terkait belum berhasil dikonfirmasi soal penanganan jembatan tersebut.(Eky)