Pemkab Malra Bantu Sarana Transportasi Darat untuk 6 Ohoi Kei Besar
MediatorMalukuNews.com_ Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab-Malra) menyerahkan bantuan sarana.moda transportasi darat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang transportasi pedesaan tahun anggaran 2024 kepada enam Ohoi (Desa) di Pulau Kei Besar (Kebes), kabupaten setempat.
Informasi yang diperoleh wartawan media ini dari Dinas Komunikasi dan informatika Malra menyebutkan, enam ohoi penerima bantuan transportasi darat ini, antara lain: Ohoi Ohoirenan, Fangamas, Tamangil Nuhuten, Holaay, Banda Efruan dan Ohoi Waur.
Sumber informasi tersebut juga menyatakan, Penjabat (Pj) Bupati Malra, Jasmono dan Pj.Sekretaris Daerah (Sekda) Nico Ubro secara bergantian menyerahkan enam kendaraan roda empat itu kepada masing-masing kepala ohoi di pelataran Kantor Bupati Malra, baru -baru ini (15/10/2024).
“Bantuan transportasi angkutan pedesaan ini merupakan bantuan hibah yang anggarannya bersumber dari DAK fisik bidang transportasi pedesaan dan dikelola Dinas Perhubungan Malra,”kata Jasmono sebelum menyerahkan kendaraan tersebut.
Disebutkan, total anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp.2,4 milyar rupiah untuk pengadaan enam unit mobil pedesaan itu.
Rencananya, kendaraan-kendaraan ini akan dikelolah Badan Usaha Milik Ohoi (Bumo) yang ada di masing-masing ohoi.
Dijelaskan, pengelolaan angkutan pedesaan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 57 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus fisik dikelola oleh Badan Usaha Milik Ohoi dan kelompok penerima manfaat yang sudah dibentuk.
Bantuan hibah DAK transportasi pedesaan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional ke-2 pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Hal ini bertujuan untuk pengembangan wilayah dalam mengurangi kesenjangan. kita ketahui bahwa wilayah Maluku Tenggara masuk dalam daerah yang memiliki karakteristik kepulauan,”imbuhnya.
Untuk mempercepat proses pembangunan, maka dikatakan harus membuka aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.
Bantuan ini diharapkan dapat membantu kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan di ohoi.
Secara khusus bantuan ini diarahkan guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, sehingga dapat menghubungkan pulau-pulau kecil, fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi ekonomi Kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintahan.
Dengan demikian, pembangunan di daerah bakal tumbuh lebih cepat sehingga terwujudnya pemerataan pembangunan nasional.
Mobil pedesaan ini merupakan aset ohoi yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk kesejatraan masyarakat.
Jasmono mengingatkan, mobil-mobil tersebut bukan kendaraan dinas operasional kepala ohoi atau perangkat ohoi.
Kepala ohoi bersama perangkat ohoi wajib mengawasi dan membina pengurus BUMO dalam pengelolaan mobil tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan di ohoi.
“Kalau ada peningkatan pendapatan maka akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. (Al)