Ambon Dorong Inklusi Keuangan Lewat Rapat Pleno TPAKD 2025, Menuju Kota Cerdas dan Berkeadilan
Ambon, MMN- Pemerintah Kota Ambon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus memperkuat kolaborasi dalam mendorong percepatan literasi dan inklusi keuangan melalui Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Ambon Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Vlisingen, Balai Kota Ambon, Kamis 17 Juli 2025.
Kegiatan ini menjadi wadah penting dalam menyinergikan kebijakan nasional inklusi keuangan dengan program strategis daerah, demi memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si, dan dihadiri oleh perwakilan OJK, Bank Indonesia, KPPN, instansi vertikal, pelaku industri jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa visi pembangunan Kota Ambon sejalan dengan misi TPAKD, yaitu memperluas akses keuangan yang merata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi inklusif.
Tiga program prioritas yang menjadi fokus Pemkot Ambon dalam mendukung misi TPAKD:
1. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan UMKM.
2. Pengembangan ekonomi kreatif, termasuk program unggulan Ambon City of Music.
3. Pemberdayaan pemuda melalui pelatihan digital marketing dan konektivitas ke pasar digital.
Wali Kota juga menekankan pentingnya digitalisasi keuangan dan implementasi transaksi non-tunai dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Target Inklusi Keuangan Nasional: Ambon Siap Dukung RPJPN 2045
Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, selaku Pengarah TPAKD Kota Ambon, menyampaikan bahwa inklusi keuangan adalah prioritas nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, dengan target:
91% inklusi keuangan pada 2025
93% pada 2029
98% pada 2045
Saat ini, TPAKD telah terbentuk di 552 wilayah di Indonesia, termasuk 514 kabupaten/kota. Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program, OJK bersama Bappenas mengembangkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang menilai penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan di setiap daerah.
Kinerja Ekonomi Kota Ambon Menjanjikan
Ekonomi Kota Ambon terus menunjukkan tren positif:
Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,96% di tahun 2024
Meningkat 5,25% pada Triwulan I 2025
Kredit bank umum tumbuh 4,82% yoy (per Mei 2025) senilai Rp10,87 triliun
NPL terkendali di angka 2,45%, LDR sehat di 102,47%
Namun demikian, rasio kredit terhadap PDRB masih di angka 54,81%, menandakan masih banyak potensi pembiayaan yang bisa digarap, khususnya untuk sektor UMKM, ekonomi kreatif, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Dilanjutkan dengan Rapat pleno yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon, Robert Sapulette, ST., MT., menghasilkan kesepakatan atas empat pilar program strategis:
1. Pengembangan Ekonomi Daerah (PED)
Business matching UMKM, pelaku usaha perempuan & disabilitas
Pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) berbasis ekonomi kreatif
2. Perluasan Akses Keuangan
Penyaluran KUR, UMi, dan pembiayaan melawan rentenir
Perluasan jaringan agen laku pandai
Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)
Penguatan Bank Sampah & TPS 3R
Perlindungan sosial: BPJS Ketenagakerjaan, santunan kematian, jaminan kecelakaan kerja
3. Digitalisasi UMKM
Perluasan penggunaan QRIS di pelaku usaha lokal, termasuk komunitas Jikubata
4. Peningkatan Literasi & Inklusi Keuangan
Edukasi keuangan konvensional dan syariah untuk masyarakat dan ASN
Promosi penggunaan produk keuangan dan layanan pasar modal
TPAKD juga berencana menyusun skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) berbasis subsidi bunga dari Pemkot Ambon, yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2026.
Di akhir kegiatan, Sekretaris Kota Ambon dan Kepala OJK Maluku menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Ditekankan pula bahwa monitoring dan evaluasi akan dilakukan di akhir 2025 untuk mengukur capaian program.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan instansi vertikal, Ambon siap menjadi contoh kota inklusif di Kawasan Timur Indonesia dan berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045. (MMN-)