Pemkab Tanimbar Gelar Forum Konsultasi Publik, Selaraskan Kebijakan Perizinan dan Perkuat Iklim Investasi
MediatorMalukuNews.com_ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan belum lama ini (8/8/2025) di Lobi Ruang Pertemuan Resto 3 Koki, Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Saumlaki.
Acara ini menghadirkan Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, pimpinan dan anggota Komisi III DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, pelaku usaha, asosiasi pengusaha, xakademisi, hingga insan media.
Tujuan utama forum ini adalah membuka ruang dialog antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyelaraskan kebijakan perizinan berbasis risiko, sekaligus memperkuat iklim investasi sehat.
Bupati Ricky Jauwerissa dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi publik.
Orang nomor satu Tanimbar ini mengatakan, forum ini merupakan wadah strategis untuk mendengar aspirasi masyarakat dan memastikan pelayanan publik disusun dari, oleh, dan untuk rakyat.
Bupati juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi, mulai dari perubahan regulasi yang cepat, kendala teknis pada sistem OSS, hingga keterbatasan sarana-prasarana.
“Minat investor, kepastian waktu perizinan, dan koordinasi antar-instansi menjadi faktor kunci yang perlu dibenahi bersama,” katanya.
Diskusi interaktif yang dihadirkan dalam forum ini membahas percepatan kebijakan investasi daerah, peran DPRD, serta sinergi antar-instansi.
Bupati turut mengajak asosiasi pengusaha membantu penertiban Perizinan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB.
Bupati pun menyoroti masih banyak bangunan berdiri tanpa izin resmi sehingga berpotensi memunculkan masalah di kemudian hari.
Forum ini ditutup dengan harapan, lahirnya rekomendasi standar pelayanan publik yang akan dituangkan dalam berita acara resmi sebagai bahan pertimbangan kebijakan daerah.
“Pelayanan publik harus transparan, akuntabel, dan berkeadilan demi Tanimbar yang lebih maju,” pungkas Bupati.
Pelaksana Tugas (Plt). Kepala DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yongky Souisa di kesempatan itu menegaskan, forum konsultasi publik semacam ini harus menjadi agenda rutin.
“Yang terpenting adalah menyerap aspirasi pengguna layanan terkait kebijakan, prosedur, persyaratan, waktu, hingga biaya pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Yongky, media memiliki peran strategis dalam mengedukasi dan mensosialisasikan seluruh tahapan serta keterbukaan layanan kepada masyarakat.
“Ujungnya, kerja kami sebagai birokrat adalah pelayanan publik. Itu yang diutamakan,” tegasnya.
Ia pun mengajak insan pers, khususnya PWI, terlibat aktif mengawal pelayanan publik, terutama di sektor perizinan.
Bagi Yongky Souisa, FKP bukan hanya forum formalitas, tetapi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kalau kita rutin duduk bersama seperti ini, saya yakin kualitas pelayanan publik akan terus membaik,” tandasnya.()