Wambasalhin: Dusun yang “Diharamkan” dari Pembangunan?
Wambasalhin: Dusun yang “Diharamkan” dari Pembangunan?
Slogan “Indonesia Sentris” dan janji manis pemerataan infrastruktur di tanah air nampaknya belum pas di telinga sebagian orang di daerah terpencil. Apalagi bagi warga Dusun Wambasalhin, Desa Lele, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Itu ibarat dongeng pengantar tidur.
Di saat daerah lain sibuk bersolek dengan aspal mulus dan beton megah, Wambasalhin justru tampak seperti wilayah yang sengaja dilupakan dari peta pembangunan. Ini
Ironi di balik janji politik orang yang punya kuasa. Padahal sudah delapan dekade Indonesia merdeka, namun bagi warga Wambasalhin, kemerdekaan itu belum menyentuh tapak kaki mereka. Akses jalan menuju dusun ini lebih layak disebut jalur penyiksaan ketimbang fasilitas publik. Kubangan lumpur menganga saat hujan, dan debu pekat saat kemarau menjadi “menu wajib” yang harus ditelan warga tiap hari.
Kondisi ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan soal nyawa dan martabat.
Akses Kesehatan:
Bagaimana pasien darurat atau ibu hamil bisa selamat jika harus bertaruh nyawa melewati jalan rusak parah?
Perekonomian: Hasil bumi warga membusuk atau dihargai murah lantaran biaya transportasi mencekik leher akibat medan yang ekstrem.
Pembangunan yang tebang pilih – ketimpangan ini memicu pertanyaan besar: Ke mana perginya anggaran daerah? Apakah Dusun Wambasalhin hanya dianggap penting saat musim Pemilu tiba untuk meraup suara, lalu dibuang dan dilupakan setelah kursi kekuasaan didapat?
Pemerintah Kabupaten Buru seakan menutup mata dan telinga. Infrastruktur yang tak kunjung disentuh. Ini adalah bukti nyata kegagalan birokrasi melihat skala prioritas.
Warga tidak butuh pidato normatif atau janji “akan dianggarkan” yang terus berulang setiap tahun tanpa realisasi.
“Kami juga bayar pajak. Kami juga warga negara yang sah. Tapi kenapa kami diperlakukan seperti anak tiri di tanah sendiri?”, keluh salah satu tokoh yang mewakili jeritan hati masyarakat Wambasalhin, Selasa 7 April 2026 via pesan WhatsApp-nya kepada wartawan media ini.
Menanti nyali pemerintah,
masyarakat Wambasalhin kini tak lagi meminta belas kasihan. Mereka menuntut hak. Jika pembangunan masih tetap mandeg dan infrastruktur tetap dibiarkan hancur lebur, maka jangan salahkan jika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkikis habis hingga ke titik nol.
Sudah saatnya Bupati dan jajaran dinas terkait turun dari mobil dinas yang nyaman, injakkan kaki di lumpur Wambasalhin, dan lihat sendiri betapa dzolimnya pembiaran ini. Jangan tunggu sampai ada korban jiwa jatuh di jalanan rusak barulah pemerintah sibuk menebar kamera untuk pencitraan.
Wambasalhin butuh aksi nyata, bukan sekadar janji di atas kertas yang lapuk dimakan waktu.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas PUPR setempat belum dapat dikonfirmasi.
(Pewarta: Ersol)