Lama Menjabat Tapi Gagal Selesaikan Persoalan Minyak Tanah di Piru, Tokoh Masyarakat Ini Minta Bupati SBB Copot Papalia
MediatorMalukuNews.com_ Kritikan terhadap kinerja Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Deperindagnaker) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Abidin Papalia yang dinilai tak becus mengatasi persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Mitan) di Piru, pusat ibukota Kabupaten SBB terus bergaung di ranah publik.
Kali ini kritikan digulirkan Tokoh Masyarakat SBB, Melkisedek Tuhehay,MH. Melalui pernyataannya kepada wartawan via WhatsApp-nya, Selasa, (11/8/2026), tokoh masyarakat SBB ini meragukan pernyataan Papalia yang dimuat salah satu media online, dimana yang bersangkutan menyatakan ingin mencabut ijin pangkalan minyak nakal dan menindak para pengecer yang menjual Mitan dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi ( HET).
Menyimak pernyataan Papalia selaku Kadis Perindagnaker itu, Tokoh Masyarakat SBB ini menyatakan bahwa Papalia sudah kerap kali melontarkan kalimat semacam itu di publik, tetapi fakta berbicara lain, sebab kenyataan lapangan fenomena persoalan Mitan masih tetap tidak berubah dan tak ada perkembangan berarti. Realitas membuktikan, minyak tanah sering hilang dari peredaran di lingkungan masyarakat, atau bila minyak tanah tersedia di kios pedagang, itupun dijual dengan harga tak masuk akal hingga Rp 40 ribu per satu jerigen 5 liter. Itu berarti harga per liter menjadi Rp. 8 ribu, padahal harga ini jauh dari HET yang dipatok yakni Rp 4500 per liter.
Di lain pihak, di tingkat Pangkalan Mitan sering dijual Rp 5 ribu.
“Papalia jangan bicara saja. Harus bertindak,” bentak Tuhehay dalam pernyataannya di Grup WA.
Oleh sebab itu, Tokoh Masyarakat SBB ini pun meminta Bupati SBB segera mencopot Abidin Papalia dari jabatannya selalu kepala dinas di instansi bersangkutan mengingat selama dia menjabat banyak persoalan mendasar dari masyarakat tak dapat dituntaskan oleh Papalia selaku pucuk pimpinan.
Sejumlah persoalan itu diantaranya: tidak dapat menyelesaikan kelangkaan Minyak Tanah, Tidak dapat memperjuangkan penambahan kuota BBM bersibsudi di SBB terutama Minyak Tanah dan Pertalite.
Bahkan, Papalia disebut juga tak bisa menunjukkan ketegasannya terhadap SPBU di Waipirit yang sudah tutup dalam jangka waktu yang lama sehingga tak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau tutup lama begitu, cabut ijinnya dan ganti dengan pengusaha lain toh,” cetusnya.
Tuhehay menandaskan, dengan segunung masalah di bidang perminyakan saja Papalia tidak sanggup menuntaskannya, belum lagi masalah – masalah perdagangan lainnya. Maka sudah seharusnya Kadis Perindagnaker ini dicopot dan diganti dengan figur lain yang lebih baik.
Pria asal Negeri Kamariang ini mengakui Papalia memang sudah melewati jenjang Seleksi Terbuka Jabatan Pemimpin Pratama sehingga secara golongan dianggap mampu, tetapi sayangnya ketika yang bersangkutan tak mampu mengeksekusi dan menyelesaikan suatu persoalan kebutuhan pokok masyarakat di tingkat bawah maka itu bisa dibilang mubasir. Bahkan itu bisa berpotensi membawa keterpurukan daerah terutama dalam konteks pelayanan kepada masyarakat.
” Oleh karena itu, kalau Bupati SBB masih mempertahankan figur – figur seperti ini di SBB, maka kapan daerah ini bisa maju,” protes Tuhehay dengan nada kesal (Nicko Kastanja).