Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi di DPRD SBB, Simak 7 Usulan Fraksi Demokrat Ini
MediatorMalukuNews.com_ DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi.
Dalan rapat ini Fraksi Demokrat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD SBB Tahun Anggaran (TA) 2026 sekaligus menyampaikan 7 usulan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Rapat Paripurna ini berlangsung di ruang rapat utama, Kantor DPRD SBB, Jalan Hunitetu, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB belum lama ini (30/ 9/2026).
Fraksi Demokrat diwakili Djuwadi menyatakan, RAPBD SBB 2026 belum menggambarkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga program untuk peningkatan PAD harus mendapat perhatian bersama.
Untuk peningkatan PAD, Fraksi Demokrat mengusulkan pengadaan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan SBB.
Djuwadi mengungkapkan, untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang marak terjadi di SBB belakangan ini, maka diusulkan menambah armada mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk ditempatkan di masing – masing kecamatan sebagai antisipasi Karhutla.
Bahkan untuk informasi Karhutla, harus disebar luaskan melalui peran Dinas Kominfo SBB, baik lewat medsos, media siber, media eletronik maupun media cetak kepada masyarakat secara keseluruhan. Dan, ini tentunya melalui koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Fraksi Demokrat juga meminta Pemda SBB memperhatikan penyerapan anggaran di masing – masing OPD, mengingat masih banyak program yang belum terealisasi, sementara waktu akhir tahun tinggal 3 bulan.
Djuwady sebagai jubir Demokrat juga mendorong pembangunan kantor DPRD dimana harus perhatikan pembebasan lahan dengan status tanah yang jelas, yakni jika sudah ada SKT maka harus dilakukan sertifikasi. Tetapi jika hal ini tak dapat ditempuh maka harus dicari lahan baru untuk pembangunan.
Aksi pembuangan sampah di sungai/ kali dan pantai juga mendapat sorotan, dimana Pemda harus memberikan reward bagi pelapor adanya pembuangan sampah di sungai dan pantai.
Fraksi Demokrat pun mendorong pembebasan lahan atau alih fungsi lahan hutan lindung di pegunungan sebagai jalan, pemukiman, lahan pertanian.( Nicko Kastanja)