Pemkot Ambon Tak Tinggal Diam Soal Kepesertaan BPJS Warga Miskin yang Dinonaktifkan

MediatorMalukuNews.com_ Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tak tinggal diam terhadap warga miskin atau kurang mampu di kota ini yang kepesertaan BPJS Kesehatan-nya dinonaktifkan akibat penghentian subsidi, baik dari Pemerintah Pusat (Pempus) maupun Provinsi Maluku.

Terkait perihal itu,
kini pihak Pemkot Ambon sudah mendata kurang lebih 25 ribu warga miskin atau warga kurang kurang mampu di Kota Ambon yang terdampak fenomena tersebut. Olehnya itu, Pemkot Ambon melalui Dinas Kesehatan mengidentifikasi warga yang tak lagi mendapat jaminan BPJS untuk mencari solusi bersama pihak Pempus dan Pemprov agar warga tersebut dapat terlayani kesehatannya kembali melalui lembaga tersebut.

“Dalam beberapa kasus terakhir, Dinas Kesehatan langsung menanggung biaya pengobatan warga yang BPJS-nya nonaktif agar tetap mendapatkan pelayanan medis ,” ungkap Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena kepada pers di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (12/2/2026).

Wattimena mengatakan, penonaktifan kepesertaan BPJS warga yang dinilai kurang mampu menimbulkan masalah serius, terutama bagi warga yang telah bertahun-tahun dijamin, dan kini mengalami kesulitan ketika berobat ke rumah sakit.

Terkait reaktivasi kepesertaan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), Pemkot Ambon saat ini terus berkoordinasi dengan pihak Pemprov dan Pempus. Namun di sisi lain, kondisi keuangan daerah juga menjadi tantangan, menyusul adanya pemotongan anggaran serta beban pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wali Kota pun menyampaikan rencana pembangunan Rumah Sakit Kota Ambon yang akan ditetapkan sebagai rumah sakit BPJS agar seluruh warga kota ini dapat terlayani tanpa terkendala biaya.

“Pemkot berusaha membangun Rumah Sakit tipe D di Hutumuri, dalam hal ini masyarakat sekitar Leitimur Selatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan disubsidi pemerintah,” tukasnya.(*)