Bikin Malu….! Saat Komisi I DPRD Maluku Bahas Aset Daerah, Tiga Petinggi Pemda SBB Ini Mangkir

MediatorMalukuNews.com_ Inilah bukti ketidakpedulian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terhadap kondisi daerah. Ini terlihat saat kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Maluku ke Kabupaten yang berjuluk Saka Mese Nusa baru -baru ini, dalam rangka agenda yang krusial yakni pembahasan aset daerah yang dinilai penting bagi percepatan pembangunan Kabupaten SBB.

Rapat berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Bupati SBB, Jln. JF Puttileihalat No.1 Kota Piru, pada Sabtu, (2/5/2026) itu, hanya dihadiri Asisten I Setda SBB, Johanis. Souhoka, sementara Bupati SBB, Asri Arman, Wakil Bupati, Selfinus Kainama dan Sekretaris Daerah, Leverne Tuasuun mangkir dari agenda tersebut.

Beberapa pihak menilai ketidakhadiran mereka lantaran disinyalir para petinggi SBB ini diduga menganggap kegiatan tersebut tak berarti bagi karier dan jabatan mereka.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Sohilin Buton, bersama lima anggota komisi, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Nofi Marcus Lessil serta Kepala BPN Kabupaten SBB,- Very Latupeirissa
Anggota Komisi I DPRD Maluku , Ismail Marasabessy, dengan tegas mengkritik, absennya tiga pejabat utama daerah menunjukkan lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan aset yang selama ini menjadi hambatan pembangunan di Kabupaten SBB.

“Ini agenda penting karena menyangkut aset daerah yang berdampak langsung pada pembangunan, kalau pimpinan daerah tidak hadir, tentu menimbulkan kesan bahwa persoalan ini tidak ditangani secara serius,” ujar Marasabessy.
Sembari juga menyoroti kondisi pemerintahan di Kabupaten SBB yang menurutnya mulai tidak berjalan maksimal, akibat adanya campur tangan sejumlah pihak di luar struktur pemerintahan, terutama manuver dari isteri Bupati SBB, Yenni Rosbayani Asri.

Bahkan Ismail menyinggung polemik penyambutan isteri Bupati SBB tersebut yang terlihat meriah dan ikut berdampak menguras anggaran daerah.
Ada dugaan karena banyaknya uang daerah dihamburkan oleh kegiatan serimonial penyambutan itu, mengakibatkan pelayanan masyarakat terbengkalai. Contohnya pada peristiwa kebakaran Pasar Piru, api melalap habis satu los bangunan karena peralatan Damkar SBB yang jadul dan luput dari support perawatan.

“Ketika ada penjemputan Ketua TP PKK, banyak pejabat hadir dan penyambutannya meriah. Tapi saat pembahasan aset daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat, justru pimpinan daerah tidak hadir. Ini tentu menjadi perhatian,” katanya.
Sembari berharap, pimpinan daerah lebih fokus menjalankan roda pemerintahan dan segera menyelesaikan berbagai persoalan aset yang menghambat pembangunan.

Dalam forum tersebut, anggota Komisi I lainnya juga meminta agar persoalan aset lahan segera dituntaskan, khususnya lahan untuk SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kebutuhan penting bagi sektor pendidikan.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Sohilin Buton menegaskan, persoalan aset daerah harus segera diselesaikan agar tidak terus berlarut dan menghambat pembangunan di kabupaten yang kaya sumber daya alam itu.(Nicko Kastanja)