Kritik Panas Soal Maluku Masih Termasuk Provinsi Termiskin Warnai Acara Coffee Morning Diskominfo
MediatorMalukuNews.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku menggelar acara coffee morning bersama puluhan awak media cetak, elektronik dan media online di daerah ini.
Kegiatan yang digelar di Cafe View Karang Panjang – Kota Ambon, Senin (11/12/2023) itu sempat memunculkan kritik panas dari beberapa awak media yang mempertanyakan kenapa Maluku masih terlilit sebagai salah satu provinsi termiskin terendah di Indonesia.
Acara ini berjalan alot hingga usai dengan menghadirkan berbagai nara sumber, antara lain Kepala Kominfo Maluku, Melky Lohy, Ketua TTPPG Maluku Hadi Basalamah, Kepala Bappeda Maluku Anton Lailosa, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Hatulessy, perwakilan Bank Indonesia – Maluku, hadir pula Tim Penggerak Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku.
Kegiatan yang menghadirkan berbagai awak media ini dilakukan untuk memberikan informasi bagi masyarakat Maluku sekaligus dibuka ruang evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dibawah pimpinan Gubernur Murad Ismail dan wakilnya Barnabas Orno terkait sorotan tema tentang
“Pertumbuhan Ekonomi Maluku tahun 2023”
Banyak hal dibicarakan Nara sumber dalam acara ini – terutama lebih membeberkan data-data kinerja pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya geliat pembangunan daerah di berbagai bidang sehingga membawa nama Maluku menjadi menonjol, ini dibuktikan dengan diberikannya penghargaan Pemerintah Pusat kepada Gubernur Maluku Murad Ismail untuk capaian kinerja di bawah kepemimpinannya yang berimplikasi capaian pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2023 naik signifikan sebesar 5,69 persen, dan diklaim kenaikan ini merupakan capaian terbaik atau teratas melebihi sejumlah provinsi lain di Indonesia.
Namun ada hal menarik dalam acara ini, setelah muncul pertanyaan Aldi Lekipiow, salah satu wartawan media online Ambon.
Dia menyatakan nara sumber lebih banyak bicara tentang data kinerja pemerintah daerah, namun fakta membuktikan Provinsi Maluku sesuai sorotan salah satu media nasional ternama baru baru ini membeberkan bahwa provinsi julukan seribu pulau ini masih tergolong sebagai salah satu provinsi termiskin nomor empat di Indonesia dan ini berbanding terbalik dengan sejumlah data yang dibeberkan nara sumber, padahal tiap tahun Anggaran Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tiap tahun tiga triliun rupiah, belum ditambah bantuan pemerintah pusat dan lainnya.
“Jadi dimohon hal ini dapat dijelaskan kepada seluruh masyarakat Maluku agar dapat diketahui luas, kenapa sampai kita belum bergeser dari urutan posisi salah satu provinsi termiskin di Indonesia,” tandas Lekipiow.
Menyikapi pertanyaan tersebut, Ega, salah satu tim pusat study Unpatti untuk penggerak percepatan pembangunan Maluku menyatakan bicara soal kemiskinan di Maluku mesti dibuktikan pakai data,
Jadi kata dia, ada beberapa jenis kemiskinan, antara lain, kemiskinan sesuai rata-rata pengeluaran, dan kemiskinan dalam katagori ini diakui masih pada posisi keempat, akan tetapi kemiskinan di bawah rata rata atau kemiskinan ekstrim untuk Provinsi Maluku diakuinya sudah mengalami perubahan signifikan, karena naik pada posisi urutan kelima terbawah. Ini jelas bahwa angka kemiskinan ektrim di Maluku mengalami penurunan, dimana berbeda tipis 0,36 persen dari provinsi Bengkulu yang juga masuk salah satu provinsi termiskin di tanah air. (*)