BI Maluku Ungkap Ekonomi Masih Ditopang Belanja Pemerintah, Perikanan dan UMKM Jadi Andalan
Ambon, MMN– Bank Indonesia (BI) menilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku masih cukup bergantung pada belanja pemerintah, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Rahmat Pratama, mengatakan investasi maupun konsumsi pemerintah masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Maluku.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari sektor lain agar pertumbuhan ekonomi Maluku menjadi lebih berkelanjutan.
“Investasi maupun konsumsi pemerintah masih menjadi yang terbesar. Artinya, pertumbuhan ekonomi masih banyak digerakkan oleh belanja pemerintah,” kata Rahmat dalam pemaparannya di Kantor Gubernur Maluku sebagai narasumber dalam kegiatan Energizing Maluku 2026, Sabtu (12/9/2026).
Dari sisi lapangan usaha, Rahmat menyebut sejumlah sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku, antara lain pertanian, kehutanan dan perikanan, administrasi pemerintahan, serta perdagangan besar dan eceran.
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dinilai memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dan menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian Maluku.
Khusus sektor perikanan, menurut Rahmat, potensinya masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, pengembangan sektor tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian daerah.
Ia mendorong agar sektor perikanan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga diperkuat melalui pengolahan, hilirisasi dan pengembangan industri sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Selain perikanan, pengembangan sektor pariwisata juga dinilai dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Maluku.
Rahmat juga memaparkan kondisi inflasi Maluku. Pada Agustus 2026, inflasi Maluku tercatat sebesar 0,81 persen.
Menurutnya, pengendalian inflasi di Maluku menghadapi tantangan tersendiri karena karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan.
Sejumlah komoditas pangan masih harus didatangkan dari luar daerah karena produksi di Maluku belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.
Komoditas seperti cabai dan sayuran juga menghadapi persoalan produksi yang belum merata serta keterbatasan pasokan.
Karena itu, diperlukan penguatan konektivitas dan kerja sama perdagangan antarpulau untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia sekaligus menjaga stabilitas harga.
“Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memang masih harus mendapatkan banyak bahan makanan dari luar provinsi. Tidak semua kebutuhan pangan bisa dipenuhi dari produksi Maluku,” jelasnya.
BI mendorong optimalisasi konektivitas antarpulau sebagai salah satu langkah untuk memperkuat sistem distribusi pangan dan menjaga stabilitas inflasi.
Selain sektor pangan dan perikanan, Bank Indonesia juga terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Maluku.
Rahmat menyebut terdapat sejumlah program yang diarahkan untuk memperkuat UMKM, mulai dari pembiayaan, korporatisasi, perluasan akses pasar, pencatatan keuangan hingga digitalisasi.
Program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.
BI juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan platform digital untuk melakukan pencatatan keuangan dan memperluas pemasaran produk.
Digitalisasi dinilai penting agar produk UMKM Maluku tidak hanya dipasarkan di daerah sendiri, tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas.
Rahmat menambahkan, percepatan pertumbuhan ekonomi Maluku juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas.
Sebagai wilayah kepulauan, konektivitas antardaerah menjadi faktor penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, pariwisata dan perdagangan.
Karena itu, pembangunan infrastruktur yang memiliki kualitas baik dan mampu menghubungkan pusat-pusat ekonomi perlu terus diperkuat.
BI berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan dan masyarakat dapat terus ditingkatkan sehingga potensi Maluku, khususnya sektor perikanan, pariwisata, UMKM dan ekonomi digital, dapat menjadi sumber pertumbuhan baru.
Dengan demikian, perekonomian Maluku tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, tetapi semakin ditopang oleh aktivitas produktif masyarakat dan dunia usaha. (MMN)